JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** Jejak prestasi kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menjelang purnatugas telah mencatat sejumlah pencapaian positif yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Sejak awal masa jabatannya, Jokowi telah mengusung program prioritas Revolusi Mental, yang bertujuan untuk merevolusi pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih positif serta produktif. Dalam upaya menyediakan lapangan kerja, Presiden Jokowi menjalankan berbagai program, antara lain pengembangan ekonomi digital, padat karya, dan reformasi ketenagakerjaan. Salah satu inisiatif penting adalah Program Kartu Prakerja, yang memberikan akses kepada masyarakat untuk pelatihan, sertifikasi, serta insentif finansial. Inisiatif ini terbukti signifikan dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat, meskipun Indonesia menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Hasil dari berbagai upaya tersebut terlihat dari penurunan angka pengangguran di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka pengangguran telah berkurang secara bertahap, dari 7,07 persen pada tahun 2020, menjadi 6,49 persen pada 2021, 5,86 persen pada 2022, 5,32 persen pada 2023, dan diproyeksikan menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Turunnya angka pengangguran turut berimplikasi pada berkurangnya angka kemiskinan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 10,14 persen, kemudian turun menjadi 9,54 persen pada 2022, 9,36 persen pada 2023, dan 9,03 persen pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga hampir menghilang, dengan catatan 0,83 persen pada tahun 2024. Dalam bidang pendidikan, Presiden Jokowi berkomitmen memberikan dukungan bagi pelajar di seluruh Indonesia. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif terus menjadi prioritas. Setiap tahunnya, tidak kurang dari 20 juta siswa mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar. Selain itu, sebanyak 1,5 juta mahasiswa menerima dukungan melalui Program Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ditambah lagi, terdapat program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi sekitar 45 ribu mahasiswa berprestasi. Di sektor kesehatan, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Melalui Program Transformasi Kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, langkah pencegahan diutamakan daripada pengobatan. Salah satu bukti keberhasilan ini adalah penurunan angka kematian bayi, yang sebelumnya mencapai 27 per 1.000 kelahiran, kini menurun menjadi 17 per 1.000 kelahiran pada tahun 2023. Jumlah kematian bayi tersebut sejalan dengan penurunan stunting dari 37 persen menjadi 21,5 persen pada tahun yang sama. Capaian cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini, lebih dari 273 juta warga Indonesia, atau sekitar 98,16 persen, terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di mana separuh dari jumlah tersebut merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 terkait Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, yang menargetkan kepesertaan JKN mencapai 98 persen pada tahun 2024. Keberhasilan tersebut juga mendapatkan pengakuan internasional, termasuk pujian dari berbagai negara dalam Kongres Ke-15 International Health Economic Association (IHEA) yang digelar di Cape Town, Afrika Selatan, pada tahun 2023 lalu. Dalam pidato penyampaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, Presiden Jokowi mengungkapkan rincian anggaran yang dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, Jokowi menekankan perlunya transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, serta pemenuhan SDM unggul yang mampu bersaing melalui pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial. Beberapa alokasi anggaran yang digarisbawahi oleh Presiden Jokowi mencakup Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak serta pemberdayaan UMKM. Selain itu, anggaran juga difokuskan untuk percepatan renovasi sekolah yang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Presiden juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang kondusif. Anggaran sebesar Rp722,6 triliun juga dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan program beasiswa, serta penguatan perguruan tinggi dan riset. Di sisi lain, untuk menurunkan beban masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah mengalokasikan Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran untuk sektor kesehatan direncanakan mencapai Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, guna meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan serta mempercepat penurunan kasus stunting dan penyakit menular, seperti TBC. Transisi kepemimpinan dari Joko Widodo ke Presiden terpilih tahun 2024-2029, Prabowo Subianto, diharapkan dapat membawa kemajuan yang berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi Indonesia, sekaligus memenuhi aspirasi rakyat untuk masa depan yang lebih baik. ANTARA