JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan bahwa menjamin akses pendidikan yang adil dan merata menjadi salah satu kunci untuk mengatasi isu pendidikan di Indonesia. Dalam sebuah keterangan terpisah, Amich menyatakan bahwa untuk mendiskusikan masalah pendidikan, perlu ada pemahaman mengenai isu besar di lingkungan pendidikan, yaitu pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan. Hal ini mencakup pentingnya memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, serta menjaga kualitas pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Amich menggarisbawahi bahwa problematika pendidikan di Indonesia terletak pada pelayanan pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan yang ekstrem dalam lulusan pendidikan. Sebagai contoh, pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, peserta didik yang lulus mencapai 93 persen. Namun, situasinya berbeda pada tingkat Sekolah Menengah Atas, di mana hanya sekitar 86,7 persen yang berhasil lulus. Hal ini menunjukkan tantangan yang signifikan dalam sistem pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Amich memaparkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih rendah dan belum adanya standar yang jelas dalam proses perekrutan guru. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa banyak sekolah atau dinas pendidikan tidak memiliki standar yang baku dalam melakukan rekrutmen guru. Dalam forum yang sama, Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Adlin Sila, menyoroti betapa pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. Menurutnya, guru diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai *coach* atau penggerak, yang mampu mengembangkan potensi anak didiknya dengan baik. "Pusat pendidikan tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keaktifan dari peserta didik,” ujarnya. Adlin juga menekankan pentingnya diversifikasi pembelajaran. Dia menyatakan bahwa orientasi pendidikan tidak seharusnya terpaku pada target-target yang ditetapkan secara kaku di awal. Pandangan semacam itu, disebutnya, menjadi penyebab banyaknya kelas akselerasi yang dibubarkan. Menurut Adlin, konsep *drilling* atau fokus pada target yang kaku tidak sejalan dengan filsafat Sekolah Merdeka. Sementara itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Prancis memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan *Higher Order Level of Thinking* (HOTS). Kehadiran HOTS diajarkan melalui pelajaran filsafat, di mana di tingkat SMA, mata pelajaran filsafat diujikan pada level nasional. Selain filsafat, dua mata pelajaran lain yang diajarkan dan ikut diujikan di Prancis adalah Bahasa Prancis dan Matematika. Hal ini mencerminkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya mementingkan aspek akademik, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. ANTARA