SEMARANG –
**Borneonews**, Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah, mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam memerangi penyebaran hoaks jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ini merupakan langkah penting mengingat maraknya informasi yang tidak akurat yang dapat memengaruhi opini publik dan proses demokrasi. Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra Suryaman, menjelaskan bahwa pihaknya telah membekali jajaran pengawas di tingkat kecamatan dengan keterampilan dalam pengelolaan media sosial yang efektif dan efisien. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dwijaya menambahkan bahwa para pengawas sudah mendapatkan pelatihan mengenai metode *prebunking* dan *debunking* untuk menanggulangi hoaks. Melalui pendekatan ini, jajaran pengawas diharapkan dapat menciptakan konten yang bersifat edukatif serta kreatif dalam menanggapi isu negatif dan hoaks yang beredar di masyarakat. Lebih lanjut, Dwijaya, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kota Semarang, menyatakan bahwa pengawas telah dibekali dengan strategi khusus untuk melakukan pengawasan konten di internet selama Pilkada 2024. Mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada sering terjadi di dunia maya, pihaknya mengembangkan berbagai strategi pengawasan, termasuk patroli konten internet secara efektif. Namun, Dwijaya mengakui bahwa terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) pengawas, sehingga dukungan dari masyarakat menjadi sangat penting. Dia menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Keterbatasan jumlah SDM yang ada dapat diimbangi dengan peran serta masyarakat. Secara historis, isu negatif dan hoaks biasanya meningkat menjelang pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dwijaya mengingatkan pentingnya untuk secara kolektif mengantisipasi penyebaran isu-isu tersebut demi mewujudkan pilkada yang berintegritas. Penyebaran hoaks tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan pilkada. Oleh sebab itu, Bawaslu Kota Semarang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan berani melaporkan segala dugaan pelanggaran. Dengan cara ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan penuh integritas. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Soenarto, mencatat bahwa tersebarnya hoaks menunjukkan tren yang signifikan, terutama menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, isu-isu hoaks saat ini didominasi oleh konten politik. Berdasarkan laporan, jumlah hoaks mengalami peningkatan hingga 100 persen dibandingkan dengan Pemilu 2019. Soenarto juga menambahkan bahwa media sosial menjadi platform utama dalam penyebaran hoaks, dengan TikTok dan Facebook menjadi sarana yang paling sering digunakan. TikTok, khususnya, telah menjadi saluran utama untuk distribusi konten hoaks terkait pemilu. Untuk menangani masalah ini, Pemerintah Kota Semarang telah meluncurkan kanal Jejaring Pengawasan Fungsi Anti-Hoax yang dikenal sebagai Jaga Fakta. Ini merupakan langkah proaktif untuk menangkal berita bohong. Soenarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan nomor aduan terkait layanan yang ada di kanal Jaga Fakta agar masyarakat dapat melaporkan hoaks dengan lebih mudah dan cepat. ANTARA