JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa dukungan kementerian terhadap program ketahanan pangan dan energi yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden Terpilih telah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Zainal menjelaskan bahwa untuk tahun 2025, Kementerian PUPR telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun. Jumlah ini cukup sebanding dengan anggaran di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Besaran alokasi tersebut mencerminkan komitmen kementerian untuk mengantisipasi dan mendukung visi yang diusung oleh Presiden dan Wapres Terpilih, khususnya dalam hal peningkatan ketahanan pangan dan energi. Dalam sektor sumber daya air, Kementerian PUPR bertekad untuk melanjutkan pembangunan bendungan dan meningkatkan irigasi, dengan fokus pada perluasan area pertanian hingga mencapai total 17 ribu hektar. Upaya pengairan yang efisien ini sangat penting, karena tidak hanya mendukung kawasan pertanian, tetapi juga berfungsi dalam pengendalian banjir di daerah pedesaan maupun perkotaan. Zainal juga menegaskan perlunya penyediaan prasarana air baku yang memadai. Dalam rangka mencapai hasil cepat, kementerian berencana untuk mencetak sawah baru guna melengkapi bendungan dan sistem irigasi yang telah dibangun, sehingga dapat segera dimanfaatkan. Sementara itu, dalam hal konektivitas, Direktorat Jenderal Bina Marga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalan nasional yang membentang dari Aceh hingga Papua dengan panjang sekitar 128 kilometer dan pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer. Zainal menambahkan bahwa kementerian juga berupaya memastikan jalan-jalan tetap dapat dilalui dengan baik melalui kegiatan pemeliharaan. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR tidak hanya fokus pada penyediaan air minum di perkotaan, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum berbasis masyarakat di daerah pedesaan. Penanganan sanitasi berbasis masyarakat juga terus menjadi prioritas, sambil tetap melaksanakan kegiatan sanitasi di area perkotaan. Lebih lanjut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga bertugas dalam pembangunan kawasan permukiman serta berbagai bangunan gedung dan sekolah madrasah yang memang ditugaskan. Terkait pembangunan perumahan, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,53 triliun, Zainal memaparkan bahwa Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan hunian vertikal dan rumah susun reguler. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mencapai target pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Zainal menekankan bahwa seluruh rencana kegiatan dengan alokasi anggaran Rp75,63 triliun ini akan terus dilaksanakan. Langkah ini menunjukkan komitmen kementerian tidak hanya pada pembangunan di perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan dengan pendekatan yang sudah pernah diterapkan sebelumnya. ANTARA