JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mencakup delapan program cepat yang diusulkan oleh pemerintah berikutnya. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Monoarfa menjelaskan bahwa RKP 2025 juga merupakan gabungan dari program-program cepat yang dikenalkan oleh Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Monoarfa mengungkapkan bahwa program makan siang bergizi secara gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang ditargetkan akan menjangkau 15,42 juta siswa sekolah di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program makan siang gratis ini, dengan total anggaran sebesar Rp71 triliun, menjadi program cepat pertama dalam RAPBN 2025. Program kedua berkaitan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian dan penyimpanan bahan pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional. Dalam program ini, terdapat intervensi indeks penanaman yang akan dilakukan di lahan pertanian seluas 50 ribu hingga 80 ribu hektar, serta pengembangan lahan pertanian seluas 250 ribu hektar di beberapa provinsi. Provinsi yang dimaksud meliputi Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Program ketiga berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis. Baik Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan komitmen mereka untuk mengurangi insiden tuberkulosis menjadi 272 kasus per 100 ribu penduduk. Selain itu, pemerintah berikutnya juga berencana untuk membangun rumah sakit dengan fasilitas lengkap di berbagai daerah. Sementara itu, program keempat mencakup pembangunan dan perbaikan sekolah, termasuk pembangunan sekolah menengah atas terbaik di IKN Nusantara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, serta renovasi 90 ribu ruang kelas. Program kelima berfokus pada kelanjutan dan peningkatan program kesejahteraan sosial serta pemberdayaan ekonomi untuk menghapus kemiskinan absolut pada tahun depan. Program keenam berkaitan dengan pengembangan infrastruktur desa dan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi mereka yang membutuhkan, terutama kaum muda dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ketujuh berhubungan dengan peningkatan bertahap gaji pegawai negeri sipil (ASN), khususnya bagi para guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota militer, dan polisi. Terakhir, program kedelapan adalah mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendukung berbagai inisiatif dan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. ANTARA