JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp124,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa perhatian terhadap ketahanan pangan menjadi fokus utama dari Presiden terpilih. Dalam konferensi pers mengenai RAPBN 2025 yang berlangsung di Jakarta, ia menegaskan pentingnya alokasi anggaran tersebut. Anggaran yang disiapkan akan digunakan untuk mendukung berbagai aspek dalam sektor pangan, mencakup pra-produksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan kebutuhan konsumen. Di pihak pra-produksi, dana tersebut akan difokuskan untuk memberikan bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10 ribu unit, subsidi pupuk dengan jumlah antara 8,5 hingga 9,5 juta ton, bantuan untuk alat dan mesin pertanian sebanyak 1.012 unit, serta bantuan benih ikan mencapai 131,6 juta ekor. Selain itu, bantuan benih pangan akan diberikan untuk luas area seluas 2.267 hektare, kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, dan subsidi resi gudang. Dari sisi produksi, alokasi anggaran ini juga akan digunakan untuk program *food estate* di beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran ini mencakup pencetakan sawah seluas 250 ribu hektare, pengembangan kawasan tanam padi seluas 485 ribu hektare, pengembangan kawasan jagung sebanyak 250 ribu hektare, pembangunan 12 unit bendungan, jaringan irigasi sepanjang 17 ribu hektare, lahan pertanian pangan produktif seluas 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian yang berlaku untuk 1 juta hektare. Dalam hal distribusi, anggaran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur seperti pelabuhan logistik, pembangunan jalan sepanjang 49.782 kilometer, akses jalan tol, pengembangan kereta api, finalisasi lima bandara, serta pembangunan jalan daerah, *cold storage*, dan jalan usaha tani. Selanjutnya, untuk aspek pemasaran, anggaran ini akan dialokasikan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ada juga program gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan di 39 lokasi, revitalisasi pasar rakyat, serta dukungan KUR untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi konsumen, alokasi anggaran ketahanan pangan juga akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Sembako, dan pemberian makan tambahan bagi balita yang berisiko stunting. Rancangan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis di tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp71 triliun, yang setara dengan 0,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Anggaran ini mencakup biaya makanan, distribusi (*safe guarding*), serta operasional lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut. ANTARA