JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia mengingatkan pentingnya isu ketahanan bencana yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam kerangka RAPBN 2025. Khalisah Khalid, Koordinator Pokja Politik Greenpeace Indonesia, menyatakan bahwa data menunjukkan frekuensi bencana alam di Indonesia semakin meningkat, yang mengakibatkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari data yang diperoleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat antara Januari hingga 13 Agustus 2024, terjadi 1.187 peristiwa bencana di seluruh Indonesia. Mayoritas bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Dari serangkaian peristiwa tersebut, BNPB melaporkan sekitar 400 orang mengalami luka-luka, 47 orang dinyatakan hilang, dan 127 orang meninggal dunia, dengan total korban mencapai 4 juta orang. Dampak bencana tidak hanya terasa pada aspek kemanusiaan, tetapi juga pada perekonomian. Menurut data dari Bappenas dan Bank Indonesia, kerugian perekonomian negara akibat bencana alam telah mencapai Rp544 triliun. Lebih jauh lagi, diperkirakan kerugian tersebut dapat meningkat hingga 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2050. Khalisah menambahkan bahwa tantangan besar saat ini adalah data yang dikeluarkan oleh lembaga seperti BNPB dan BMKG belum dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia terus menyerukan agar pemerintah tidak melupakan ketahanan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional. Khalisah juga mencatat bahwa isu ketahanan bencana, krisis iklim, serta masyarakat adat belum menjadi sorotan utama Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, yang berlangsung Jumat siang. Ia menekankan bahwa masalah masyarakat adat pun tidak mendapatkan perhatian yang cukup, dan hal itu terlihat dari pidato kenegaraan yang hampir tidak menyebutkan topik tersebut. Ini juga tercermin dalam struktur anggaran APBN 2025 yang dirancang. Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan gambaran besar Belanja Negara dalam RAPBN 2025, yang direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun. Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar termasuk sektor pendidikan dengan dana sebesar Rp722,6 triliun, perlindungan sosial senilai Rp504,7 triliun, dan kesehatan sebesar Rp197,8 triliun. Untuk ketahanan pangan, dialokasikan dana sebesar Rp124,4 triliun. Selain itu, anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp919,9 triliun. Tujuan dari alokasi ini adalah untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, harmonisasi belanja antara keduanya, serta mengurangi kesenjangan antar daerah sekaligus memperkuat kerja sama antar daerah yang ada. Sedangkan untuk Pendapatan Negara pada tahun 2025 dirancang senilai Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp505,4 triliun. Keseluruhan perencanaan ini tetap mempertimbangkan pentingnya menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, serta akses terhadap layanan publik yang terjangkau. ANTARA