MATARAM –
**Borneonews**, Mataram - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Pendapat ini disampaikan karena dinilai tidak sejalan dengan usaha untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. "Sudah 79 tahun kita merdeka, tetapi kita masih terus bergantung pada impor pangan," ujarnya di Mataram. Johan menjelaskan bahwa impor pangan mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian dalam negeri. Potensi ini seharusnya dapat menjadi pilar ketahanan pangan yang kokoh. Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada impor tidak hanya berdampak negatif pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengancam kesejahteraan petani lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024, serta Pidato Kenegaraan Presiden RI untuk memperingati HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Johan menekankan bahwa ketergantungan yang terus-menerus terhadap impor pangan mencerminkan kurangnya visi dan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengelola sektor pertanian. "Kita masih memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya manusia yang cukup memadai, tetapi sayangnya, potensi ini tidak dioptimalkan. Alih-alih mendorong produksi dalam negeri, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan impor," ungkap mantan Anggota DPRD NTB tersebut. Lebih lanjut, Johan menyatakan bahwa kebijakan semacam ini merugikan petani dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Ia menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan petani untuk mencapai kedaulatan pangan. Johan menyerukan pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional. "Pemerintah harus segera menyusun dan menjalankan kebijakan yang pro-petani dan pro-produksi dalam negeri. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika kita mampu memproduksi kebutuhan pangan kita sendiri, tanpa bergantung pada negara lain," katanya. ANTARA