JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** Kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat paripurna merupakan tema penting yang digarisbawahi dalam pidato monumentalis Bung Karno pada 1 Juni 1945, saat lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Bung Karno mengibaratkan kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas yang mengarah kepada masyarakat yang sejahtera. Konsep ini kini menjadi tantangan bagi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara hakiki, sesuai dengan pesan Bapak Bangsa tersebut. Setidaknya terdapat tiga elemen pokok yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yakni pangan (sembako), papan (rumah tinggal yang layak), dan sandang (pakaian). Dari ketiga elemen tersebut, faktor pangan dan papan menjadi hal yang paling mendesak untuk ditangani, sementara masalah sandang masih bisa ditolerir untuk ditunda, setidaknya untuk sementara waktu. Akan tetapi, penting juga untuk memperhatikan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, karena pendidikan merupakan faktor penentu bagi masa depan mereka dan upaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintahan mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat sejahtera sepenuhnya atau paripurna. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh porsi ekonomi nasional, yaitu 57,04 persen, masih disumbangkan oleh Pulau Jawa, diikuti oleh Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi 22,08 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa pada semester pertama tahun ini tercatat sebesar 4,92 persen, sementara di Sumatera mencapai 4,48 persen untuk periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat ekonomi Indonesia berasal dari peningkatan ekonomi kedua pulau tersebut. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini tidak serta merta memberikan dampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Variasi angka pertumbuhan ekonomi antarprovinsi maupun antarpulau menunjukkan adanya disparitas ekonomi nasional yang cukup substansial. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester pertama tahun ini mencapai 5,08 persen, melampaui angka pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19 yang tercatat 5,06 persen pada tahun 2019. Walaupun angka kemiskinan nasional menunjukkan penurunan yang konsisten sejak Maret 2021 hingga Maret 2024, di mana angka kemiskinan pada Maret 2024 mencapai 9,03 persen (lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi yang mencapai 9,41 persen per Maret 2019), pencapaian target penghapusan kemiskinan pada era pemerintahan Joko Widodo masih belum terpenuhi. Tugas ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto menetapkan target pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 6 persen pada tahun 2029, serta menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Sementara itu, pemerintahan saat ini menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, sehingga pemerintahan Prabowo-Gibran membidik target tersebut dua tahun lebih lambat. Untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 poin persen dalam lima tahun, dari 9 persen (tahun 2024) menjadi 6 persen pada tahun 2029, pemerintahan mendatang perlu melakukan terobosan yang signifikan. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan anggaran yang sangat besar demi melanjutkan program-program yang telah berjalan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program ini telah terbukti signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, terdapat dua program strategis lain yang dapat diterapkan oleh pemerintahan mendatang untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta program pengurangan jumlah kantong kemiskinan. Kedua program ini diharapkan dapat memberikan dampak fundamental terhadap penghapusan kemiskinan di Indonesia. Apabila kedua program ini berhasil dilaksanakan, warga miskin diharapkan akan memiliki kekuatan mandiri untuk keluar dari kemiskinan, berbeda dengan program yang sudah ada saat ini, yang berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan melalui bantuan pemerintah. Ini berisiko tinggi, karena tanpa bantuan mereka bisa kembali jatuh dalam kemiskinan. Program-program tersebut juga beriringan dengan pengembangan program makan bergizi gratis, yang akan memberdayakan para petani dan produsen lokal. Dengan cara ini, program makan bergizi gratis tidak hanya akan menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintahan mendatang diperkirakan perlu memberikan insentif produktif bagi masyarakat, misalnya melalui pinjaman tanpa bunga (soft loan) kepada pengusaha mikro dan kecil, yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan kondisi makro, pemerintahan Prabowo mematok target pertumbuhan ekonomi yang ambisius hingga 8 persen pada tahun kedua dan ketiga kepemimpinannya. Untuk itu, penting untuk mempertimbangkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tengah kondisi daya beli masyarakat yang lesu. Kelangkaan cadangan beras di Indonesia saat ini juga harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal. Berbagai alternatif sumber karbohidrat, seperti singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun, dan pisang, semakin penting untuk diperkenalkan, meskipun masyarakat Indonesia telah terbiasa mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Mengedepankan diversifikasi ini juga penting bagi kesehatan, karena mengandalkan satu sumber karbohidrat dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit degeneratif, seperti diabetes. Selama beras masih menjadi satu-satunya sumber karbohidrat utama, komoditas ini akan terus menghadapi volatilitas harga, terutama mengingat kebutuhan yang terus meningkat. Oleh karena itu, saatnya untuk memanfaatkan sumber pangan lokal yang beragam sebagai solusi bagi masalah ketahanan pangan dan kecukupan gizi. Pendidikan dan informasi soal manfaat makanan sehat yang dihasilkan dari keanekaragaman hayati Indonesia perlu disebarluaskan, baik untuk generasi muda maupun masyarakat umum, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi. Beranjak ke isu perumahan, program penyediaan rumah layak untuk masyarakat rentan menjadi satu dari sekian banyak cita-cita yang belum terwujud. Meski berbagai upaya telah digulirkan sejak era Orde Baru, hasilnya belum cukup memuaskan. Ketersediaan rumah yang nyaman dan layak masih menjadi tantangan, terutama bagi golongan ekonomi rendah yang sulit mendapatkan rumah terjangkau. Pemerintah mendatang harus berkomitmen untuk menyediakan 3 juta rumah per tahun, yang terdiri dari 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir. Harapan ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah terobosan, termasuk penghidupan kembali Kementerian Perumahan Rakyat yang dapat mengoordinasikan berbagai kementerian terkait untuk memenuhi tuntutan penyediaan rumah bagi rakyat. Kemajuan dalam program ini penting untuk menciptakan akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak, apalagi karena program pengadaan rumah sewa untuk rakyat tidak mampu juga sekarang sangat dibutuhkan. Perlunya dukungan sinergi dari berbagai sumber dana demi menyukseskan program ini menjadi aspek vital bagi pemerintah berikutnya. Meskipun tantangan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan perumahan tetap ada, penguatan komitmen dan program yang terencana dengan baik diharapkan dapat memberi perubahan positif bagi masyarakat Indonesia ke depan. ANTARA