BANTEN –
**Borneonews, Tangerang** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Banten, telah menerbitkan sebanyak 152 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru bagi para pelaku usaha serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang tujuh hari pelaksanaan program kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 Republik Indonesia. Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, menyampaikan bahwa semua NIB yang diterbitkan tidak dikenakan biaya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada UMKM agar dapat berkembang lebih baik. DPMPTSP Kota Tangerang juga menyediakan layanan pendaftaran NIB gratis yang dijadwalkan satu hari jadi di 13 kecamatan pada tanggal 7-10 Agustus dan tanggal 12-14 Agustus 2024. Dari fakta yang ada, sejak bulan Agustus 2021 hingga Agustus 2024, DPMPTSP Kota Tangerang telah berhasil menerbitkan sebanyak 71.196 NIB. Dalam momen perayaan HUT Kemerdekaan RI kali ini, DPMPTSP tidak hanya menerbitkan NIB, tetapi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mensosialisasikan pentingnya NIB kepada para pelaku usaha. Tujuannya agar para pelaku usaha dapat lebih memahami proses pengurusan dan dapat membuat NIB secara cepat dan gratis. Lebih lanjut, Sugihharto menjelaskan bahwa layanan NIB gratis secara langsung juga sering diadakan di berbagai event besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, seperti festival dan acara-acara lainnya. Hal ini diharapkan bisa mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan NIB mereka. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan pendaftaran NIB melalui proses online, yang dapat diakses pada laman resmi https://www.oss.go.id. Dengan memiliki NIB, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha mereka. Sugihharto menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui kepemilikan NIB. Beberapa di antaranya adalah mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperlancar akses pelatihan, memperoleh legalitas usaha, serta memastikan bahwa mereka tepat sasaran dalam mengikuti program-program pemerintah yang tersedia. ANTARA