1.091 Warga Binaan Lapas Lombok Barat Dapat Remisi HUT RI

**Borneonews**, Mataram - Sebanyak 1.091 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, yang terletak di Nusa Tenggara Barat, telah menerima remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli, mengungkapkan hal tersebut pada hari Sabtu. Dari total 1.091 warga binaan yang mendapatkan remisi, sepuluh di antaranya berhak untuk langsung bebas, yang termasuk dalam kategori remisi umum kategori II (RU-II). Fadli menyatakan, "Jadi, pada hari kemerdekaan ini, Alhamdulillah jumlah warga binaan kami yang mendapatkan remisi sesuai dengan jumlah usulan yakni sebanyak 1.091 orang dengan 10 di antaranya langsung bebas." Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa untuk sepuluh warga binaan yang langsung bebas merupakan terpidana kasus pidana umum. Selain itu, terdapat 448 orang terpidana kasus pidana umum lainnya yang menerima remisi sebagian atau kategori RU-I. Dengan demikian, total warga binaan yang merupakan terpidana kasus pidana umum yang mendapatkan remisi kategori RU-I dan RU-II adalah sebanyak 458 orang. Selanjutnya, untuk warga binaan yang terlibat dalam kasus pidana khusus, yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, jumlahnya mencapai 633 orang. Fadli merinci, "633 orang ini terdiri dari kasus narkotika dan korupsi, dengan rincian 32 orang terpidana korupsi dan 601 orang terpidana narkotika." Fadli juga menegaskan bahwa para narapidana yang berhak mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. "Pemberian remisi umum bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana yang bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan dengan baik dan terukur," jelas Fadli. ANTARA