JAKARTA –
**Borneonews**, Moskow - Para menteri dari delapan negara Nordik dan Baltik di Eropa telah menyampaikan keberatan kepada Komisaris Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, berkaitan dengan kebijakan Hongaria yang melonggarkan ketentuan visa bagi warga negara Rusia dan Belarus. Melalui surat bersama yang dirilis pada hari Jumat, 16 Agustus, mereka mencemaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Hongaria ini dapat menimbulkan "risiko keamanan" bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Komisi Eropa juga telah mengirim daftar pertanyaan kepada otoritas Hongaria untuk meminta klarifikasi mengenai keputusan Budapest berkenaan dengan pelonggaran aturan visa bagi warga negara Rusia dan Belarus. Sebelumnya, pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, mengungkapkan bahwa negaranya telah melakukan "pemeriksaan komprehensif yang ketat terhadap warga dari negara ketiga" yang tiba di Uni Eropa. Pemeriksaan ini diutamakan untuk menjaga kepentingan keamanan negara. Dalam surat tersebut, para menteri menegaskan, "Jawaban Hongaria, analisis Anda, dan langkah selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting dalam menjamin keamanan nasional kami." Surat ini diunggah oleh Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, di platform X. Mereka juga mengungkapkan harapan untuk mendapatkan informasi tambahan dari Komisi Eropa setelah penerimaan informasi yang diminta terkait keputusan Hongaria. Surat ini ditandatangani oleh menteri luar negeri dari Denmark, Finlandia, Islandia, Latvia, Lithuania, Norwegia, dan Swedia, serta menteri dalam negeri, menteri kehakiman, dan menteri bidang migrasi dari negara-negara tersebut. Dalam isi surat, para menteri tersebut menyatakan bahwa mereka "prihatin" terhadap keputusan Hongaria yang menyederhanakan ketentuan masuk bagi warga negara Rusia dan Belarusia. Mereka meyakini tanpa bukti yang jelas bahwa Rusia telah "mengintensifkan bermacam tindakan agresif" terhadap Uni Eropa dan negara-negara Schengen. Pada awal bulan Agustus, sebanyak 67 anggota parlemen Uni Eropa juga mengirim surat bersama kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, untuk meminta tindakan tegas terhadap Hongaria terkait dugaan pelonggaran aturan visa bagi sejumlah negara, termasuk Rusia dan Belarus. Sebelumnya, pada 9 Juli, lembaran negara Hongaria telah menerbitkan daftar negara-negara yang warganya dapat mengajukan Kartu Nasional, yaitu visa kerja selama dua tahun. Daftar tersebut tidak hanya mencakup Rusia dan Belarus, tetapi juga Ukraina, Serbia, Moldova, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, serta Makedonia Utara. Kebijakan ini menandakan langkah signifikan Hongaria dalam hal pengaturan visa, tetapi turut memunculkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Eropa lainnya mengenai potensi dampak terhadap keamanan regional. ANTARA