JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp372,3 triliun untuk berbagai program di bidang hukum serta pertahanan dan keamanan (hankam) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa anggaran ini diperuntukkan bagi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dukungan terhadap kemampuan industri strategis, serta kegiatan operasional di sektor hukum dan hankam. Untuk kepolisian, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Irjen Wahyu Hadiningrat, mengungkapkan bahwa pagu anggaran untuk Polri dalam RAPBN 2025 telah ditetapkan sebesar Rp126 triliun. Wahyu mencatat bahwa jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,34 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Polri pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan lima program utama Polri. Program-program tersebut meliputi peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta modernisasi alat material khusus (almatsus), sarana, dan prasarana Polri. Selain itu, program ini juga mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), serta dukungan manajemen. Wahyu menambahkan bahwa seluruh anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mengawal seluruh program pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dia menuturkan bahwa kelima program tersebut akan dilaksanakan guna memenuhi enam sasaran prioritas. Ini termasuk pelaksanaan harkamtibnas secara proaktif, pengembangan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif dan berbasis digital, serta penegakan hukum dengan cara yang adil, transparan, legal, humanis, dan setara. Dua sasaran prioritas lainnya adalah pengembangan almatsus, perbekalan, dan fasilitas konstruksi Polri yang modern; serta peningkatan budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Wahyu menegaskan bahwa keamanan nasional yang stabil dan kondusif merupakan syarat fundamental bagi kelancaran semua program pemerintah, dan itu menjadi tanggung jawab utama Polri untuk mengawalnya. ANTARA