MANADO –
**Borneonews**, Manado - Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Utara, Jhony Suak, menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi tersebut berjalan sukses dan dalam suasana kondusif. Menurut Jhony, ada tiga peran penting yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada di daerah ini. Pertama, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilihan berlangsung dengan cara yang demokratis. Kedua, pemerintah harus memastikan penyediaan logistik yang memadai. Ketiga, menciptakan keamanan dengan melakukan kerja sama bersama berbagai pihak terkait dianggap sebagai hal yang krusial. Pemerintah, lanjutnya, juga memfokuskan penyediaan logistik untuk pelaksanaan pilkada, yang diharapkan dapat meyakinkan semua pihak tentang terwujudnya demokrasi dan agar penyelenggara dapat melaksanakan tugas mereka secara optimal. Sebagai bentuk dukungan konkret, Jhony menyebutkan bahwa hingga bulan Juni, pemerintah daerah telah menyerahkan bantuan hibah kepada penyelenggara pilkada dan aparat TNI-Polri secara penuh, yaitu sebesar 100 persen. "Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak mendukung, itu tidak benar. Peran pemerintah sangat vital," tegas Jhony. Dia juga menambahkan bahwa peran pemerintah tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Dalam upaya menyukseskan pilkada, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan politik bagi pemilih menjadi salah satu langkah penting yang diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Menurut Jhony, dalam melaksanakan perannya ini, pemerintah juga dituntut untuk membangun kolaborasi dengan pers, yang diakui sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. "Pers atau media adalah salah satu pilar demokrasi, dan kolaborasi dengan media dapat membantu menjadikan pilkada berlangsung dengan kondusif dan informatif. Jika ada informasi terkait pilkada yang tidak terbuka, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka akses informasi tersebut," tambahnya. ANTARA