JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pengamat sosial dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, memberikan saran kepada pemerintah agar memperinci teknis pelaksanaan program makan siang dan susu gratis di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari potensi dampak buruk yang mungkin timbul di dalam negeri. Gumarang menyatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk merinci anggaran program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran secara cermat, agar tidak menimbulkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan, "Pemerintah harus memikirkan anggarannya dengan baik, dan juga membuat skala prioritas." Satu tantangan utama yang menjadi sorotan Gumarang adalah pendistribusian makanan dan susu. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam, pemikiran matang mengenai cara distribusi yang baik dan efektif menjadi semakin penting, terutama untuk bahan pangan. Di samping anggaran dan distribusi, Gumarang juga menyampaikan perhatian mengenai rencana impor susu. Ia mengungkapkan bahwa produksi susu dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Karena itu, pemerintah harus bersikap hati-hati dan selektif dalam melakukan impor susu. Gumarang mengingatkan pemerintah untuk lebih waspada dalam memilih sumber impor susu, khususnya dari negara-negara yang memiliki rekam jejak buruk, seperti China. Pengawasan terhadap kualitas susu dan status kehalalannya harus diperhatikan dengan serius. Ia menyampaikan, "Kita sudah punya rekam jejaknya (pangan China) bermasalah," merujuk pada sejarah skandal susu di China yang terkontaminasi zat kimia melamin. Skandal ini dikenal luas telah menyebabkan 300.000 orang terkena berbagai penyakit berbahaya, di mana 54 ribu di antaranya harus dirawat di rumah sakit dan enam bayi meninggal akibat gagal ginjal. Lebih lanjut, Gumarang menekankan pentingnya kehatian-hatian dalam memilih susu dari China. Jika Indonesia membutuhkan susu dari negara tersebut, pemerintah harus selektif terhadap label halal dan kualitas produk yang diimpor. Di tengah perhatian terhadap pangan China, Gumarang juga mencatat adanya insiden yang melibatkan camilan ilegal bermerek *Hot Spicy Latiru* dan *Latiao Strips*. Produk tersebut diduga menyebabkan enam siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, mengalami pusing, mual, dan muntah pada bulan Mei lalu. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap barang impor di Indonesia masih perlu diperbaiki. Sejalan dengan itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, atau sekitar 2 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. ANTARA