JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa dirinya sudah siap jika namanya termasuk dalam daftar menteri yang akan dirombak dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam sebuah acara peluncuran desain baru paspor Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta Pusat, Yasonna mengungkapkan, "Isu *reshuffle* adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. *Am I ready or not? I am more than ready*." Ketika awak media menanyakan mengenai kemungkinan apakah dirinya akan diganti, Yasonna meminta untuk menunggu perkembangan yang akan terjadi. Ia menyebutkan, "Kita tunggu besok lusa," yang mengacu pada tanggal 19 Agustus 2024. Belakangan ini, isu mengenai perombakan kabinet kembali mencuat. Salah satu nama yang beredar dalam kaitannya dengan perombakan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menekankan bahwa pihaknya belum menerima informasi mengenai perombakan kabinet. Yusuf menjelaskan bahwa informasi terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju belum dapat dipastikan. "Kami belum mendengar tentang *reshuffle* kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif dalam membuat keputusan mengenai perombakan kabinet. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika situasi memerlukan. "Ya, kalau diperlukan. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," tegas Jokowi saat melakukan kegiatan kerja di IKN. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan menteri yang akan diganti, Presiden Jokowi enggan memberikan komentar tentang isu tersebut. Ia malah mempertanyakan kepada awak media dari mana asal isu yang beredar, "Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu, enggak usah saya jawab, enggak usah saya jawab," tutup Presiden. ANTARA