JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pemerintah kabinet Joko Widodo telah resmi mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 melalui tradisi tahunan Nota Keuangan. Dalam RAPBN kali ini terdapat dua narasi utama yang menjadi ciri khas, yaitu transisi dan keberlanjutan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya, menggunakan jargon ‘Keberlanjutan’. Melalui kabinetnya, Jokowi merancang proses transisi yang lebih halus dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berbeda dengan transisi APBN pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pemerintahan petahana tidak melibatkan tim pemerintahan mendatang saat penyusunan anggaran, Jokowi memberikan ruang koordinasi yang leluasa kepada tim Prabowo dalam perencanaan fiskal. Perubahan dalam tradisi ini masih perlu dibuktikan efektivitasnya. Apakah pendekatan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan atau justru menguatkan kekhawatiran terkait politik anggaran yang sarat dengan kepentingan. Dalam konteks ini, kabinet Prabowo akan memegang peran penting dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kabinet Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen untuk tahun mendatang. Angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang berada di level 5,1 persen. Namun, peningkatan tersebut ditetapkan di tengah perkiraan stagnasi ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) terbaru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025, yang sama dengan kinerja pertumbuhan pada tahun 2023. Jokowi menekankan bahwa permintaan domestik akan menjadi pilar utama yang menopang perekonomian nasional. Ia optimis dengan strategi ini seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya deflasi bulanan berturut-turut selama tiga bulan terakhir. Di satu sisi, deflasi dapat diartikan sebagai indikator tersedianya pasokan yang memadai sehingga harga tetap terkendali. Namun, di sisi lain, konsistensi deflasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya daya beli masyarakat yang dapat menurunkan kinerja permintaan. Untuk mengantisipasi masalah dalam permintaan domestik, Jokowi menyatakan fokus pada peningkatan produk-produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan dukungan insentif fiskal. Sejalan dengan arahan dari Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan bahwa anggaran perlindungan sosial akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang miskin, rentan, kelas menengah, hingga kaya. Terkait asumsi makro untuk tahun 2025, pemerintah Jokowi menentukan beberapa hal yang sebagian tetap dalam rentang yang disepakati dengan DPR dan beberapa lagi melampaui kesepakatan tersebut. Salah satu asumsi yang melampaui adalah nilai tukar rupiah, yang diperkirakan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS. Nilai ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang berada di rentang Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS. Sementara itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimis bahwa rupiah akan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat ke depan, didorong oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Selanjutnya, asumsi suku bunga surat berharga negara (SBN) untuk tenor sepuluh tahun ditetapkan sedikit lebih rendah dari batas atas proyeksi sebelumnya, yakni 7,1 persen, meskipun masih dalam rentang 6,9 hingga 7,2 persen. Adapun asumsi lainnya terkait inflasi ditetapkan pada 2,5 persen, tetap dalam level aman dibandingkan rentang yang disepakati dengan DPR. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 dolar AS per barel, dan lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari. Ini masih di bawah batas atas proyeksi sebelumnya yang mencapai 605 ribu barel per hari. Sedangkan proyeksi gas bumi sedikit di atas batas bawah kesepakatan sebelumnya, yakni 1,005 juta barel setara minyak per hari dari batas yang ditetapkan sebesar 1,003 juta barel setara minyak per hari. Salah satu perhatian utama dalam RAPBN 2025 adalah soal defisit fiskal yang melebar dari target tahun ini. Defisit pada APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen, sementara dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebesar 2,53 persen. Pendapatan negara dirancang mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun. Target ini sedikit lebih tinggi dari desain APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.801,9 triliun. Peningkatan tersebut akan didorong oleh keberlanjutan reformasi perpajakan dan upaya untuk menjaga iklim investasi. Belanja negara dalam RAPBN 2025 direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Kontras dengan pendapatan negara yang hanya naik tipis, belanja negara mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan desain APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun. Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang diharapkan memberikan efek berganda. Terdapat dua program utama yang menjadi ciri khas pemerintahan mendatang, yaitu program keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program baru Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk pembangunan IKN, kabinet Jokowi telah menganggarkan dana sebesar Rp143,1 miliar. Anggaran tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk program infrastruktur yang totalnya mencapai Rp400,3 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran untuk IKN dalam RAPBN 2025 merupakan anggaran dasar, dan pemerintah mendatang diberikan keleluasaan untuk sesuaikan kembali sesuai dengan prioritas kabinetnya. Sementara itu, program MBG dianggarkan sekitar Rp71 triliun, yang setara dengan 0,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut mencakup biaya untuk makanan, distribusi, dan operasional lembaga terkait program MBG. Diharapkan program ini dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,10 persen dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran MBG dalam RAPBN 2025 menandai tradisi baru dalam anggaran bertransisi, di mana program-program pemerintah mendatang sudah dipertimbangkan dalam desain fiskal pemerintah petahana. Dalam upaya untuk memperlancar pelaksanaan program-program ini, Jokowi melantik Thomas Djiwandono, yang sebelumnya merupakan anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, sebagai Wakil Menteri Keuangan II. IKN dan MBG menjadi program yang dikhawatirkan dapat membebani fiskal negara. Pertumbuhan defisit dalam RAPBN 2025 menambah ketidakpastian ini. Oleh karena itu, baik IKN maupun MBG akan menjadi penentu apakah pendekatan keberlanjutan dalam pengelolaan fiskal dapat direalisasikan dengan lebih efektif. Pengelolaan fiskal merupakan aspek penting dalam meneruskan keberlanjutan suatu negara. Indonesia telah mempertahankan citra yang positif di mata internasional, terutama dalam kemampuannya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pasca pandemi COVID-19 serta menekan defisit di bawah angka 3 persen sesuai amanat konstitusi. Citra positif ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo untuk melanjutkan prestasi tersebut. Dengan ruang partisipasi yang cukup fleksibel selama masa transisi ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyerap pembelajaran dari strategi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah mendatang diharapkan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang bijak dan cermat, agar peran APBN sebagai *shock absorber* bagi negara bisa terus berlanjut. ANTARA