JAKARTA –
**Borneonews**, Nama Lokasi Artikel Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus didorong seiring dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan agar sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai langkah diambil, antara lain dengan membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan keterampilan SDM, menurunkan angka kemiskinan, serta memperkuat pemberdayaan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan yang mendukung penghiliran dan daya tarik investasi juga diutamakan. Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, indikator kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan tajam menjadi 9,03 persen pada tahun 2024, sementara angka kemiskinan ekstrem juga menurun signifikan menjadi 0,83 persen pada tahun yang sama. Tingkat pengangguran tercatat menurun menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia berhasil mantap di kisaran 5 persen, mengungguli rata-rata pertumbuhan global yang hanya 3,4 persen. Dalam periode 2015 hingga 2024, jumlah lapangan kerja bertambah sebanyak 21,3 juta. Nilai ekspor Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, meningkat lebih dari 70 persen mencapai 259 miliar dolar AS pada tahun 2023, dan pada Juli 2024, nilai ekspor tercatat 22,21 miliar dolar AS, naik 6,55 persen dibandingkan dengan Juni 2024, serta meningkat 6,46 persen jika dibandingkan dengan Juli 2023. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berfokus pada pengendalian inflasi agar tetap dalam sasaran. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi yang ketat dari tingkat pusat hingga daerah, serta melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inflasi Indonesia dapat dikelola di kisaran 2-3 persen, di waktu banyak negara lain menghadapi lonjakan yang signifikan, bahkan ada yang melebihi 200 persen. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan stabilitas ekonomi. Sektor perbankan tetap berdaya tahan, mampu menyalurkan kredit, terutama bagi UMKM, sektor produktif, dan pembiayaan hijau. Saat terjadi guncangan, pemerintah bersiap untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna meredam dampak dari berbagai gejolak global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik. Bentuk perlindungan bagi masyarakat kelas bawah dan rentan tetap menjadi perhatian, termasuk melalui pemberian bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar. Pendapatan negara dimaksimalkan, sekaligus belanja negara dilakukan secara efisien dan produktif. Hal ini termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti jalan tol, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Reformasi pajak terus dilakukan melalui peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas tata kelola dan administrasi perpajakan, serta memberikan insentif perpajakan yang terarah. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Juli 2024 mencapai Rp338 triliun, setara 68,7 persen dari target APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp492 triliun. Menurut peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf R Manilet, dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi, terdapat pencapaian penting yang perlu diapresiasi, termasuk penurunan tren jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Namun, di sisi lain, terdapat penurunan kelas menengah akibat beberapa faktor, termasuk dampak dari pandemi dan tingginya proporsi pekerja di sektor informal. Besarannya proporsi pekerja sektor informal menjadikan masyarakat rentan terhadap gejolak perekonomian, yang ketika terjadi akan memengaruhi pendapatan mereka dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan. Maka dari itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di lapisan menengah ke bawah, perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik angkatan kerja saat ini. Ke depan, upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut berkualitas dan dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat. Bantuan sosial dan subsidi bagi kelas menengah yang rentan juga sangat diperlukan untuk menjaga daya beli mereka saat menghadapi guncangan yang mungkin terjadi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemajuan, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus dijaga demi mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan. APBN 2025 direncanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan berfungsi sebagai bantalan dalam meredam dampak guncangan global. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.613,1 triliun. Belanja pemerintah pusat akan dialokasikan untuk meningkatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus mempercepat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas, penyediaan makanan bergizi, serta perlindungan sosial. Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga akan diteruskan dengan dukungan dari pemerintah dan investor. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan akan terus dialokasikan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Di masa mendatang, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fokus utama melalui optimalisasi seluruh sumber daya domestik serta upaya menarik dukungan dari investasi guna menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera bagi kehidupan masyarakat. ANTARA