AMBON –
**Borneonews, Ambon** Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto telah mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera mengajukan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam kunjungannya ke Provinsi Maluku, ia menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama ia dapat menyalurkan bantuan penanganan bencana di wilayah tersebut. Suharyanto menyatakan pentingnya Pemprov Maluku untuk mengusulkan anggaran terkait program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama mengingat bahwa program tersebut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk tahun 2022 hingga saat ini belum terealisasi. Ia meminta Sekretaris Daerah untuk melaporkan situasi ini kepada Gubernur, mengingat proses pendataan masih belum selesai. Program bantuan bencana yang disediakan oleh pemerintah pusat berlaku untuk semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah Pulau Tanimbar. Suharyanto menekankan bahwa warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terpencil memiliki hak yang sama dengan warga di kota besar. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa seringkali pemerintah daerah tidak sepenuhnya memahami proses bantuan pascabencana. Permasalahan birokrasi sering kali membuat pengajuan anggaran menjadi terhambat. "Ketika diharuskan menyiapkan sepuluh surat, banyak yang mundur pada awalnya, padahal jika dikerjakan dengan serius, dalam waktu satu minggu semua bisa siap. Namun, karena terlihat sulit, prosesnya menjadi berlarut-larut," ujar Suharyanto. BNPB mencatat bahwa dalam periode tahun 2021 hingga 2024, baik kabupaten/kota maupun Pemprov Maluku dan Maluku Utara tidak pernah menerima anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini kontras dengan daerah lainnya yang berlomba-lomba mendapatkan bantuan untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penanganan bencana, terutama bagi daerah yang minim pembiayaan. Suharyanto berharap kehadiran menteri PMK dan BNPB di daerah ini akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia menyerukan agar ke depan, Pemprov Maluku dapat segera menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan anggaran bantuan bencana. Ia menjelaskan, bencana di Indonesia merupakan hal yang pasti akan terus ada, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan siap menghadapi situasi tersebut. ANTARA