MANOKWARI –
**Borneonews**, Manokwari - Senator asal Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, meminta pemerintah daerah (Pemda) di provinsi tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan sektor pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan, yang pada akhirnya akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat yang semakin berdaya saing di masa mendatang. Menyampaikan pandangannya setelah mengikuti upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari, Filep menegaskan bahwa usia Indonesia yang telah menginjak 79 tahun, beserta praktik ketatanegaraan yang semakin kuat, seharusnya diimbangi dengan tata kelola pendidikan di daerah yang lebih baik. Ia mengatakan, "Usia Indonesia sudah 79 tahun, dan praktik ketatanegaraan semakin kuat maka harus diikuti tata kelola pendidikan di daerah yang lebih baik." Menurut Filep, permasalahan dalam sektor pendidikan di Papua Barat dapat dilihat dari berbagai faktor, termasuk jumlah dan kualitas guru yang belum merata di tujuh kabupaten, serta minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Ia menambahkan bahwa persoalan ini semakin diperparah oleh kebijakan otonomi khusus (otsus) yang diambil oleh negara, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di semua sektor, terutama pendidikan dan kesehatan. "Permasalahan pendidikan perlu dibicarakan sampai tuntas, tidak bisa setengah-setengah. Evaluasi sistem pendidikan supaya tidak mengalami stagnan," ujar Filep menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Dalam hal ini, dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, di mana alokasi anggaran untuk pendidikan dari total penerimaan dana otsus setiap tahun mencapai 30 persen. Dukungan dari pemerintah pusat juga terlihat melalui pengalokasian 35 persen dana bagi hasil (DBH) migas dan 25 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan mutu pendidikan. Dengan adanya dukungan dari tiga pos anggaran tersebut, Filep percaya seharusnya sistem pengelolaan sektor pendidikan di Papua Barat mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, diharapkan dapat merumuskan konsep grand desain pembangunan pendidikan yang tepat sasaran. "Aparatur yang ditempatkan di bidang pendidikan harus paham soal pendidikan. Bila perlu datangkan konsultan pendidikan ke Papua Barat," kata Filep, memberikan saran yang konstruktif untuk memperbaiki situasi pendidikan. Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan guru dalam penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran agar dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, merupakan langkah strategis yang dapat berdampak positif pada kemajuan pendidikan. "Supaya kepala-kepala sekolah juga bisa bicara apa masalah dari masing-masing sekolahnya. Saya lihat belum ada sinergi antara sekolah dan pemda," imbuhnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat tahun 2023 mencapai 67,47, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,12 persen dibandingkan tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan IPM Papua Barat dari tahun 2020 hingga 2023 mencapai 0,59 persen. Meskipun demikian, status IPM tersebut masih berada pada kategori sedang. Filep pun menyatakan, "Puji Tuhan saya terpilih kembali menjadi anggota DPD RI, dan saya akan terus berjuang benahi sistem pendidikan di Papua Barat." Pernyataan ini menunjukkan komitmen dan dedikasinya untuk meningkatkan sektor pendidikan di provinsi tersebut. ANTARA