KUPANG –
**Borneonews, Kupang** Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), terus menguatkan pengawasan di pulau-pulau terluar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas ilegal yang melibatkan kapal asing. Dalam sebuah pernyataan, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan pengawasan. Ia mengungkapkan, "Kami hadir di sini, di salah satu pulau terluar beranda Indonesia selatan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan pengawasan, termasuk kapal pengawas dan satelit pengintai, untuk memantau aksi pencurian sumber daya alam Indonesia." Pernyataan ini disampaikan saat Pung Nugroho mendampingi Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur. Pung Nugroho yang akrab dipanggil Ipunk, menyoroti isu penting mengenai nelayan pelintas batas di daerah tersebut. Menurutnya, letak geografis Sabu Raijua yang berdekatan dengan Australia menjadikannya sebagai magnet bagi kegiatan ilegal lintas negara. Ia menambahkan, "Beberapa bulan lalu kami mendapati dua unit kapal ikan yang diduga melakukan penyeludupan manusia *(people smuggling)* serta melakukan pelanggaran penangkapan ikan lintas negara tanpa dilengkapi dokumen perikanan di NTT. Untuk itu kami hadir untuk melakukan pengawasan agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali." Upaya pengawasan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah ini. Dalam upaya lebih lanjut, Ipunk juga mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) dari Australia untuk memberikan edukasi kepada nelayan di Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk *Public Information Campaign* (PIC) ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang pentingnya izin dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Australia, serta risiko yang ditanggung oleh nelayan jika melakukan pelanggaran. Lebih jauh lagi, pihak KKP terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dan pemerintah daerah untuk mencegah aktivitas nelayan melintas batas. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mencari alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. Kabupaten Sabu Raijua sendiri memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, baik dalam penangkapan ikan maupun dalam budidaya ikan, budidaya rumput laut, dan tambak garam. Ipunk menegaskan, "Boleh disebut kalau Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu kabupaten penghasil rumput laut dan garam terbaik." Upaya pengawasan dan pengembangan potensi daerah diharapkan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya laut di Indonesia. ANTARA