BANJARMASIN –
**Borneonews**, Tanah Bumbu, Kalsel - Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) telah memberikan jaminan mengenai ketersediaan energi terbarukan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mencakup produksi Biodiesel B50. Dalam acara peluncuran pabrik Biodiesel B50 yang diadakan oleh PT Jhonlin Agra Raya di Batulicin, Kalimantan Selatan, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya potensi yang dimiliki Indonesia dalam produksi pangan dan biodiesel. Indonesia diketahui menguasai 58 persen dari total produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) di dunia. Amran juga menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah memanfaatkan potensi tersebut secara efektif. Ia menyoroti bahwa permintaan akan Biodiesel B50 di Eropa mencapai 2,6 juta kiloliter per tahun, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. "Melalui peluncuran ini, kita menciptakan catatan sejarah sebagai pelopor implementasi B50 di tanah air," ujar Amran. Ketua *Working Group* B50, Andi Nur Alamsyah, menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memproduksi energi terbarukan. Komitmen ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh energi Biodiesel B50 dengan harga yang terjangkau sambil tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup. Alamsyah menekankan bahwa ketahanan energi merupakan faktor krusial dalam ketahanan nasional. Dengan mengembangkan Biodiesel B50, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon, menekan defisit neraca perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Biodiesel B50, termasuk pemenuhan pasokan bahan baku dari CPO. Upaya untuk meningkatkan kapasitas terpasang pabrik pada taraf hilir juga menjadi fokus utama, di mana efisiensi produksi diharapkan dapat mencapai 90 persen. Lebih lanjut, Alamsyah mengungkapkan perlunya inovasi dan teknologi untuk menyesuaikan spesifikasi Biodiesel B50. Penyesuaian insentif biodiesel serta introduksi teknologi baru juga dianggap penting, selain strategi komunikasi dan penguatan aspek legalitas. "Kami juga tengah melakukan penyesuaian infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung program B50 ke depan," jelasnya. Oleh karena itu, Alamsyah menegaskan bahwa kolaborasi antar semua pemangku kepentingan sangat krusial dalam pengembangan implementasi B50. Ini melibatkan kementerian dan lembaga teknis di tingkat pusat maupun daerah. "Pendekatan kebersamaan multi stakeholder sangat penting, termasuk kerjasama dengan perusahaan dan industri biodiesel," tambahnya. Ia juga menekankan perlunya pendekatan kemitraan di dunia usaha yang berlandaskan asas saling menguntungkan agar bersama-sama dapat mencapai visi misi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, utamanya untuk ketahanan energi nasional. ANTARA