MANOKWARI –
**Borneonews**, Manokwari PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Papua Barat. Langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, menyatakan bahwa mobilisasi orang dan logistik pemilu dipastikan akan meningkat. Kebutuhan BBM pun akan sejalan dengan peningkatan tersebut, dan Pertamina sudah siap untuk menghadapinya. Edi menjelaskan bahwa Pertamina Fuel Terminal Manokwari telah menyediakan fasilitas dalam bentuk armada mobil tangki untuk menyalurkan BBM ke lima kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Pendistribusian BBM nantinya akan dilakukan melalui berbagai lembaga penyalur, termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) reguler, SPBU kompak, Pertashop, serta pelanggan industri yang berada di lima kabupaten tersebut. Edi juga mengungkapkan bahwa ketahanan pasokan BBM diperkirakan lebih dari 10 hingga 15 hari. Setiap tiga hari, akan ada kapal yang masuk untuk menyuplai BBM, sehingga ketersediaan bahan bakar tetap terjaga. Ia memberikan pesan kepada masyarakat Papua Barat untuk tidak panik berlebihan ketika melihat antrean kendaraan bermotor yang sering terjadi di sejumlah SPBU. Antrean tersebut tidak mengindikasikan kondisi kelangkaan BBM, melainkan merupakan hal yang umum terjadi. Pertamina terus meningkatkan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi dari lembaga penyalur, terutama menjelang pilkada, untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Edi menegaskan bahwa antrean hampir selalu terjadi setiap tahun dan bukan merupakan tanda kelangkaan. Hal ini terbukti dari masih beroperasinya SPBU yang tetap melayani pengisian BBM. Sebagai langkah pencegahan, Edi mengajak jurnalis dan masyarakat di Papua Barat untuk turut serta dalam memantau penyaluran BBM subsidi. Apabila menemukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya ke Pertamina terdekat. Perlu dicatat bahwa Pertamina pernah menemukan kasus di mana penggunaan BBM subsidi disalahgunakan sebagai komoditas kampanye oleh oknum-oknum tertentu. Edi menegaskan bahwa BBM subsidi tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan kampanye. Jika ada lembaga penyalur yang bekerja sama dengan partai politik, izin mereka akan dicabut. ANTARA