PALU –
**Borneonews**, Parigi, Sulteng - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah tersebut. Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, menyampaikan hal ini sebagai respons terhadap perlunya data yang akurat di tingkat desa dan kelurahan. Dijelaskan oleh Zulfinasran, DTKS berfungsi sebagai rujukan dalam penyaluran bantuan. Oleh karenanya, akurasi informasi di setiap desa dan kelurahan menjadi suatu keharusan. Ia mengungkapkan, "DTKS tidak hanya berlaku untuk intervensi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kementerian Sosial, tetapi juga untuk mengintervensi berbagai bentuk bansos yang berkaitan dengan data kemiskinan." Keakuratan data ini sangat penting, mengingat peran aktif pemerintah desa dan kelurahan dalam mengumpulkan informasi tersebut. Dalam hal ini, pekerja sosial di masing-masing wilayah diharapkan berkolaborasi untuk menghasilkan data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Zulfinasran menegaskan, "Verifikasi lapangan harus dilakukan dengan benar. Pemerintah desa dan pekerja sosial merupakan ujung tombak dalam pengumpulan data yang akan diolah menjadi satu data terpadu." Harapannya, ketepatan data kesejahteraan sosial ini dapat berdampak positif terhadap sasaran penerima bantuan sosial. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk melakukan uji petik terhadap DTKS yang dihasilkan dari verifikasi dan usulan baru dari desa dan kelurahan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebenaran serta keakuratan data yang dimiliki oleh masing-masing desa dan kelurahan di wilayah kabupaten tersebut. Zulfinasran menambahkan bahwa bentuk-bentuk bantuan sosial tidak hanya berupa sembako atau bantuan langsung tunai. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui kepesertaan BPJS Kesehatan juga tergolong dalam kategori bansos. Ia mengingatkan, "DTKS adalah rujukan pemerintah dalam melakukan intervensi bansos, sehingga tidak boleh ada individu yang tidak berhak menerima bansos dipaksakan masuk dalam DTKS. Tindakan seperti ini sama dengan memanipulasi data." Ini menunjukkan betapa pentingnya keakuratan data dalam penyaluran bantuan sosial agar dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. ANTARA