SURABAYA –
**Borneonews**, Kediri - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri, Jawa Timur, tengah melakukan pemetaan kerawanan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas dalam rangka Pilkada 2024. Pilkada ini akan dilaksanakan secara serentak, termasuk di Kota Kediri. Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa yang mungkin muncul. Menurutnya, "kerawanan-kerawanan yang terpetakan akan menjadi basis bagi Bawaslu Kota Kediri dalam penyusunan strategi pencegahan dan fokus pengawasan yang efektif dan komprehensif." Yudi menambahkan bahwa hasil pemetaan kerawanan dalam Pilkada 2024 yang akan berlangsung serentak tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama antara Bawaslu Kota Kediri dan berbagai pemangku kebijakan terkait. Ia menjelaskan bahwa pemetaan ini akan berfungsi sebagai bahan dasar untuk menyusun kebijakan pengawasan sementara bagi pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah. Dengan demikian, pemetaan ini diharapkan dapat membantu dalam mengenali masalah-masalah yang dihadapi dalam pemilu, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi serta penyelesaian dengan cepat dan tepat. Lebih lanjut, Yudi menjelaskan beberapa tahapan yang dinilai rawan dalam Pilkada 2024 di Kota Kediri. Berdasarkan analisa hasil inventarisasi dan identifikasi masalah, pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilu sebelumnya, tahapan kampanye menjadi yang paling rawan, diikuti oleh pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, serta pemungutan dan perhitungan suara. “Oleh karena itu, perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting, terutama dalam diseminasi informasi mengenai tema-tema tertentu seperti anti politik uang, melawan politisasi SARA, serta pencegahan hoaks dan ujaran kebencian,” tambahnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana, juga menunjukkan kesiapannya untuk bersinergi dengan Bawaslu sebagai langkah strategis guna mengantisipasi potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan, "Sebagaimana tujuan kami yakni memerangi hoaks, kami akan berupaya agar potensi kerawanan ini dapat dicegah melalui diseminasi informasi yang akurat sehingga dapat menekan peredaran berita hoaks." Apip menekankan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024, semua pihak harus saling bersinergi untuk menciptakan situasi yang kondusif. “Terlebih dalam konteks pilkada ini, kita semua harus bersama-sama berupaya agar situasi kondusif tetap terjaga, sehingga pemilihan ini bisa berjalan secara berkualitas,” ungkapnya. Rapat koordinasi dan pemetaan kerawanan untuk Pilkada 2024 di Kota Kediri ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk KPU Kota Kediri, Polres Kediri Kota, TNI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Gakkumdu Kota Kediri, Kejaksaan Negeri Kediri, serta tamu undangan lainnya. ANTARA