JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Partai Golkar telah mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2024–2029 Prabowo Subianto untuk menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Agustus 2024, mulai pukul 19.00 WIB. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DPP Partai Golkar, mengungkapkan bahwa penutupan munas akan dihadiri oleh dua tokoh penting tersebut. “Penutupan ini akan dimulai pukul 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” jelasnya. Sebelum acara penutupan, munas akan diawali dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta. Rapimnas sendiri akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 20 Agustus 2024, dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Pada rapimnas, ada beberapa agenda penting yang akan dibahas, di antaranya adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pengesahan penjabat (plt), dan juga pengesahan jadwal munas. Sementara itu, munas Partai Golkar akan dilaksanakan pada hari dan lokasi yang sama, dimulai pada pukul 14.00 WIB. Diperkirakan, munas ini akan dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta, dan akan dilanjutkan keesokan harinya dengan mendengarkan laporan-laporan dari komisi partai dan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024–2029. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menambahkan bahwa pihaknya tidak dapat memastikan kehadiran Presiden Jokowi di acara penutupan munas, termasuk mengenai statusnya sebagai kader Partai Golkar. “Kita juga tidak mau berandai-andai mengenai apakah beliau nanti akan bergabung dengan Golkar atau tidak,” ungkap Ace. Ia menjelaskan, sebagai partai yang selama ini telah memberikan dukungan kepada pemerintah, Partai Golkar merasa perlu untuk mengundang tokoh-tokoh pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara. “Tentu kami ingin menegaskan bahwa soal keanggotaan dari Bapak Presiden tentu itu kita kembalikan kepada organisasi,” tuturnya. ANTARA