JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo telah melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam suatu acara resmi di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Yasonna Laoly. Proses pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung untuk periode 2019-2024. Sebelum pelantikan, Presiden Jokowi terlebih dahulu memandu menteri dan wakil menteri yang baru dilantik untuk mengucapkan sumpah jabatan mereka. Di hadapan para menterinya, Presiden mengajukan pertanyaan, "Bersediakah diambil sumpah jabatan menurut agama Islam?" yang dijawab serentak oleh para menteri dengan kata "Bersedia". Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin mereka dalam mengucapkan sumpah jabatan. Dalam pelantikan tersebut, Supratman Andi Atgas dikukuhkan sebagai Menkumham bersamaan dengan beberapa menteri lainnya, di antara mereka Bahlil Lahadalia yang diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Rosan Roeslani yang ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Selain itu, Angga Raka Prabowo juga dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Supratman Andi Atgas lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 September 1969. Ia tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Gerindra dengan daerah pemilihan di Sulawesi Tengah. Supratman sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menghabiskan waktu 14 tahun berkarir sebagai dosen dan juga telah berpraktik sebagai advokat sejak tahun 1996. Selama perjalanan politiknya, Supratman terlibat dalam beberapa kegiatan legislatif, antara lain sebagai Ketua Panja Revisi Undang-Undang MD3 pada tahun 2016, serta anggota dalam sejumlah panitia lainnya seperti Panja RUU Migas, Pansus Hak Angket KPK, Pansus RUU Pemilu, Pansus RUU Siber, dan Pansus pemindahan Ibu Kota Negara yang semuanya berlangsung pada tahun-tahun yang berbeda. ANTARA