JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo Irhamna, menyatakan harapannya bahwa pemerintah mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memberikan perhatian lebih pada teknologi sebagai faktor utama dalam proses hilirisasi. Dalam sebuah seminar yang diadakan secara daring dan dapat dipantau pada hari Minggu, Irhamna mengungkapkan bahwa upaya hilirisasi saat ini, khususnya di sektor industri manufaktur dan pertanian, masih terlalu terfokus pada sumber daya alam, bukan pengembangan teknologi. Ia memberikan contoh tentang kebijakan hilirisasi nikel, di mana produk hilirisasi yang dihasilkan adalah baterai. “Sebenarnya, baterai memiliki nilai tambah yang tinggi tidak hanya karena nikel,” ujarnya. Menurutnya, nilai tambah tersebut muncul ketika nikel diolah lebih lanjut menggunakan teknologi dan dikombinasikan dengan mineral lainnya untuk memproduksi listrik dan menyimpan energi, yang kemudian digunakan untuk kendaraan listrik. Irhamna menambahkan, saat ini pemerintah cenderung masih terfokus pada sumber daya alam. Ia berharap di masa depan, di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, perhatian dapat dialihkan untuk memperkuat aspek teknologi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa menjadi negara maju bukan hanya sekedar memiliki teknologi, tetapi juga harus menguasainya. Di sisi lain, Irhamna juga menyoroti adanya ketidakjelasan dalam kebijakan hilirisasi pemerintah. Ia mencatat bahwa enam kementerian yang bertanggung jawab dalam hilirisasi mengalami pengurangan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibandingkan dengan proyeksi pengeluaran pemerintah di tahun 2024. Kementerian tersebut mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi. Ia juga menunjukkan keadaan serupa dalam pembangunan infrastruktur, di mana terdapat penurunan anggaran yang signifikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. ANTARA