JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Taruna Ikrar baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk periode 2024-2029. Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan peran yang krusial dari Prabowo Subianto, presiden terpilih, dalam perjalanan karirnya menuju posisi penting tersebut. Sebagai seorang diaspora, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa ia memiliki pengalaman bekerja dan belajar di berbagai negara, termasuk Jepang, Eropa, dan Italia, serta menetap di Amerika Serikat. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Konsul Dokter Sedunia. “Saya adalah seorang diaspora yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang di banyak tempat,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Persiapan Taruna untuk memegang jabatan Kepala BPOM telah dimulai sejak Maret 2024 dengan mengikuti serangkaian evaluasi yang bertujuan untuk menilai kelayakannya. Proses ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Prabowo Subianto, presiden terpilih. “Rekomendasi itu berasal dari Bapak Prabowo, yang sangat mendukung langkah saya,” katanya. Setelah melalui uji kepatutan, hasilnya diproses lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Taruna menyampaikan rasa terima kasihnya setelah mendapatkan keputusan melalui tahapan akhir, dan penghargaan kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Dalam pandangannya, sebagai mantan pegawai BPOM yang berpengalaman dari tahun 2008 hingga 2022, Taruna memiliki ambisi untuk meningkatkan status lembaga tersebut di tingkat global. Ia percaya bahwa pengalaman internasionalnya sebagai diaspora akan mempermudah upaya tersebut. Taruna Ikrar juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas dan reputasi BPOM merupakan langkah penting untuk bersaing di pasar global. Ia yakin bahwa produk-produk yang disetujui oleh BPOM seharusnya mendapat pengakuan internasional yang akan mendukung ekspor produk Indonesia. Ia yang merupakan lulusan S2 Farmakologi Kedokteran dari Universitas Indonesia, menekankan pentingnya inovasi dalam pengaturan obat dan makanan. Menurutnya, proses regulasi perlu ditingkatkan efisiensinya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Taruna menyoroti perlunya percepatan dalam proses pengesahan obat-obatan, terutama untuk obat yang telah terbukti efektif di negara lain. Ia menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat menunjukkan adanya keterlambatan dalam pengesahan, meskipun obat telah melalui uji coba yang memadai di luar negeri. Dalam bidang makanan, ia juga menyatakan bahwa teknologi seperti *engineering* genetik telah membawa inovasi signifikan, termasuk produksi daging yang berasal dari sel. Di sini, BPOM harus menyesuaikan regulasi dan standar untuk mengakomodasi produk inovatif yang telah muncul. Lebih lanjut, Taruna menekankan potensi produk lokal seperti jamu herbal yang kaya akan bahan alami seperti kurkumin dan kunyit, yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Ia menyuarakan kekhawatirannya mengenai ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor untuk obat yang saat ini mencapai 94 persen. Menurutnya, langkah strategis diperlukan untuk menurunkan ketergantungan ini dan mengurangi biaya obat di dalam negeri. ANTARA