JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Wisnu Pettalolo, mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir, terdapat penurunan signifikan terhadap barang impor ilegal. Penurunan ini khususnya terjadi pada tujuh jenis komoditas tertentu. Wisnu menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, yang dikenal sebagai satgas impor ilegal, telah beroperasi secara optimal dalam upaya melawan peredaran barang-barang selundupan. “Selama satu bulan ini, kami melihat adanya penurunan dalam aktivitas importasi ilegal,” ungkap Wisnu dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Senin. Ketujuh komoditas tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Dengan keberadaan satgas ini, Wisnu menyatakan optimis bahwa masalah impor ilegal akan berkurang dengan signifikan hingga Desember 2024. “Kami percaya bahwa dengan adanya kerja sama yang solid dan keterlibatan pemerintah, hasil yang positif akan dapat memulihkan kondisi dari tujuh komoditas yang sangat terdampak oleh praktik impor ilegal,” tambahnya. Sebelumnya, Zulkifli juga memberikan presentasi mengenai temuan satgas impor ilegal yang bernilai sekitar Rp20 miliar. “Barang-barang yang berhasil diamankan memiliki total nilai mencapai Rp20.225.000.000,” jelas Zulkifli pada sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada hari yang sama. Barang-barang yang ditemukan meliputi mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak, dan saklar, serta berbagai komoditas lainnya, termasuk produk-produk tertentu yang wajib memiliki label SNI, barang tekstil jadi, produk elektronik, plastik hilir, serta minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Zulkifli menyoroti bahwa sebagian besar barang yang berhasil ditemukan tidak dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), tidak memiliki sertifikasi SNI, dan juga tidak menyertakan layanan purna jual yang memadai. ANTARA