MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, baru-baru ini meluncurkan Kios Pangan Rakyat (KIPRA) yang terletak di Pasar Wosi. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga agar harga pangan tetap stabil di wilayah tersebut. KIPRA merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Manokwari, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat, serta Perum Bulog Cabang Manokwari. Menurut Richard Alfons, Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda Manokwari, langkah ini merupakan usaha awal untuk mengendalikan inflasi dengan menyediakan bahan pangan dengan harga yang ramah di kantong masyarakat. Dalam tiga bulan pertama operasionalnya, KIPRA akan memasarkan berbagai komoditas yang dikelola oleh Perum Bulog Manokwari, seperti beras, minyak tanah, dan gula pasir. Ke depan, Pemkab Manokwari berencana untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok tambahan, termasuk sayuran, cabai, dan telur dari peternak lokal. Kios ini bukan didirikan untuk meraih keuntungan, melainkan bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Richard Alfons menekankan pentingnya menjaga ketersediaan barang pangan, terutama beras, sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di Manokwari. Kepala Perum Bulog Manokwari, Armin Bandjar, menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Bulog, dan BI Papua Barat diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dengan efektif. Pemerintah kabupaten menyediakan lokasi dan tenaga kerja, Perum Bulog bertanggung jawab terhadap penyediaan komoditas, sementara BI memberikan dukungan dalam aspek transportasi dan komunikasi. Contohnya, beras dengan kategori SPHP dijual seharga Rp63.000 untuk kemasan 5 kg, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan adalah Rp67.500. Namun, untuk menangkal praktik penjualan kembali di harga yang lebih tinggi, pembeli dibatasi maksimal dua karung per orang. KIPRA Manokwari menjadi kios stabilisasi harga pangan pertama di Tanah Papua sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat untuk mendirikan kios pangan di pasar-pasar lokal. Armin Bandjar menyatakan, dukungan dari Bulog akan tetap berlanjut, dan mengindikasikan bahwa beberapa wilayah lain telah berhasil mengoperasikan kios pengendali pangan. Rayna Ditriano, Kepala Unit Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, dan Keuangan Inklusif BI Papua Barat, menganggap pendirian KIPRA sebagai langkah nyata dalam pengendalian inflasi yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ia juga berharap agar di masa depan, KIPRA bisa diperluas dan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan memiliki status BUMD, pengelolaan KIPRA diharapkan dapat lebih profesional, memiliki manajemen yang lebih baik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Rayna menegaskan bahwa meskipun ini baru merupakan langkah awal, daerah-daerah lain yang memiliki TPID yang mapan sudah memanfaatkan BUMD pangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. ANTARA