JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang beroperasi di Papua dan Papua Barat telah meluncurkan sebuah program bernama Bulog Siaga, dengan akronim *akSI Amankan harGa*. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras di wilayah Bumi Cenderawasih. Kepala Bulog Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam program ini, Bulog melakukan penjualan beras secara langsung kepada konsumen. Hal ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. "Program Bulog Siaga telah kami jalankan di berbagai lokasi di area kerja kami. Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, kami mengadakan dua titik penjualan, yakni di wilayah Perbatasan dan Kabupaten Jayapura. Sebelumnya, program ini juga telah hadir di Papua Tengah," ungkapnya. Mustari menyampaikan bahwa melalui program ini, berbagai komoditas seperti beras, minyak, tepung, dan gula dijual dengan harga yang sangat bersaing. "Kehadiran kami disambut baik oleh masyarakat karena harga yang kami tawarkan jauh lebih terjangkau," tambahnya. Ia juga merinci beberapa harga komoditas yang ditawarkan, di antaranya beras SPHP 5 kg seharga Rp65.000, Beraskita premium 5 kg dijual dengan harga Rp76.000, gula maniskita per kilogram Rp18.000, minyak goreng satu liter Rp18.000, serta terigukita satu kilogram seharga Rp13.000. Mustari juga meminta agar seluruh kantor Bulog di Tanah Papua untuk melaksanakan program Bulog Siaga Merdeka dalam rangka merayakan HUT RI. "Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, karena harga yang kami tawarkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar," tambahnya. Selain itu, Mustari menegaskan bahwa stok pangan yang tersedia saat ini masih tergolong aman. Pihaknya juga siap untuk berpartisipasi dalam gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota jika diperlukan. ANTARA