JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perombakan kabinet yang baru saja dilakukan atau yang dikenal dengan istilah *reshuffle* diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian di pasar. Hal ini disampaikan oleh Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Menurut Yose, perubahan dalam kabupaten ini membuka kemungkinan terjadinya perubahan regulasi dalam waktu dekat yang dapat berdampak negatif. “Kompleksitas dan ketidakpastian justru akan meningkat akibat *reshuffle*, sehingga saya rasa tidak akan memberikan pengaruh positif yang signifikan,” ujar Yose saat mengadakan media briefing terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dia menambahkan, meskipun regulasi yang ditetapkan setelah perombakan tersebut dapat dianggap positif, pasar tetap akan merasakan ketidakpastian di masa mendatang. “Dunia usaha mungkin akan berpikir bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah regulasi baru yang dianggap positif ini akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang,” imbuhnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Deni Friawan, Peneliti Senior di CSIS, juga menjelaskan bahwa perombakan kabinet kali ini kemungkinan besar akan memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian. Ia berpendapat bahwa pasar akan terus merespons dengan kecemasan seiring dengan berkurangnya waktu yang tersisa bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Pasar akan melihat situasi ini dengan rasa *worry* (khawatir), yang berarti tingkat ketidakpastian akan semakin meningkat. Jika kondisi ini terus berlanjut setelah *reshuffle*, maka bisa diprediksi demikian,” ungkap Deni. Dalam *reshuffle* ini, telah terjadi beberapa perubahan signifikan dalam struktur kabinet. Di antara perubahan tersebut adalah pengangkatan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat oleh Yasonna Laoly. Selain itu, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya diduduki oleh Arifin Tasrif kini dialihkan kepada Bahlil Lahadalia. Lebih lanjut, Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini digantikan oleh Rosan Roeslani. Sedangkan posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika diamanahkan kepada Angga Raka Prabowo. Perubahan struktur ini tentu saja menciptakan dinamika baru di dalam kebijakan pemerintah yang perlu diamati dengan seksama oleh para pelaku pasar. ANTARA