JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, berharap agar komitmen dalam transisi energi menuju *net zero emission* (NZE) 2060 dapat semakin ditekankan pada masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang baru dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Fabby menyatakan, penting bagi Bahlil untuk melanjutkan komitmen dalam transisi energi menuju NZE 2060, bahkan jika memungkinkan untuk lebih cepat dari target tersebut. Ia menegaskan perlunya penguatan upaya untuk mencapai target penggunaan energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Menurutnya, ada beberapa tugas penting yang harus dihadapi oleh Bahlil, salah satunya adalah implementasi peta jalan untuk menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022. Peta jalan ini, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini bagi PLTU. Ini termasuk pensiun dini untuk PLTU Cirebon 1 yang direncanakan pada Desember 2035 dengan skema *Energy Transition Mechanism* (ETM). Fabby menambahkan, berdasarkan kajian IESR, semua PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum tahun 2045. Di mana, 80 persen dari total PLTU tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum tahun 2040, agar sejalan dengan upaya internasional untuk membatasi pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celcius sesuai dengan Persetujuan Paris. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40 persen dari bauran energi primer pada tahun 2030. Ia juga menekankan bahwa akselerasi dalam pemanfaatan energi terbarukan sangat penting demi mencapai target 23 persen pada 2025. Saat ini, porsi energi terbarukan masih berada pada kisaran 13,09 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan jarak yang masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan untuk dua tahun mendatang. Fabby berharap agar Bahlil dapat memastikan PLN berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk tahun 2024. Ia juga mendorong dimasukannya *power wheeling* dalam draf RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET). Di samping itu, ia mengingatkan pentingnya implementasi kemitraan transisi energi yang adil atau *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, yang diharapkan dapat berjalan sesuai harapan. Ini mencakup prioritas dalam penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (*bankable*) serta reformasi kebijakan yang selama ini menghalangi investasi dalam sektor energi terbarukan. Terakhir, Fabby menekankan pentingnya komitmen Bahlil sebagai Menteri ESDM untuk memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari negara-negara mitra dalam mendukung transisi energi yang sedang dilakukan di Indonesia. ANTARA