JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengalami kekurangan signifikan dalam jumlah guru bimbingan dan konseling (BK). Peran guru BK sangat penting, terutama dalam mendeteksi dan memahami perubahan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa guru BK seharusnya memiliki keterampilan dan kepekaan yang lebih dalam memantau kondisi psikologis anak didik mereka. Menurutnya, dengan kompetensi yang dimiliki, para guru BK dapat lebih cepat mengidentifikasi perilaku yang mungkin menunjukkan adanya masalah di kalangan siswa. Perubahan perilaku siswa sering kali terkait dengan isu psikologis. Banyak siswa yang mengalami kekerasan, baik berupa tindakan verbal, fisik, maupun kekerasan seksual, namun cenderung memilih untuk tidak mengadukan pengalaman tersebut. Oleh karena itu, keberadaan guru BK sangat krusial dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, guru BK berperan penting dalam menghentikan siklus kekerasan di sekolah. Warsito menekankan pentingnya ratio yang seimbang antara jumlah siswa dan jumlah guru BK di setiap satuan pendidikan dasar. Ia menjelaskan, menurut data dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN) pada tahun 2023, kebutuhan untuk tenaga guru BK di tanah air mencapai 242 ribu orang. Pada saat ini, jumlah guru BK yang tersedia hanya mencapai 58 ribu, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS. Di sisi lain, data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa jumlah siswa di seluruh jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK, mencapai 45 juta orang. Dengan pendekatan rasio ideal yang menetapkan satu guru BK seharusnya membawahi 150 siswa, dibutuhkan setidaknya 300 ribu guru BK untuk melayani 45 juta siswa yang ada. Sebagai upaya alternatif mengatasi kekurangan ini, Warsito menyarankan agar guru mata pelajaran diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) agar mereka dapat memahami aspek psikologis siswa. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan akan guru BK di sekolah. Selain itu, pemerintah daerah atau instansi pendidikan juga diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan organisasi psikologis di daerah masing-masing. Warsito berharap, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap psikologis siswa, korban perundungan atau kekerasan dapat lebih berani untuk berbicara dan melaporkan permasalahan mereka sehingga penanganan dapat dilakukan secara efektif. Warsito juga menambahkan bahwa penting untuk melibatkan semua pihak di lingkungan pendidikan, termasuk petugas kebersihan dan kantin, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, tanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak bukan hanya berada di tangan guru, tetapi juga semua orang yang terlibat di lingkungan sekolah. ANTARA