JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan bahwa partainya tidak memiliki keberatan terkait kader-kadernya yang terkena *reshuffle* kabinet oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah mewakafkan para kadernya yang menjabat sebagai menteri untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Said menegaskan, "Sementara pertanyaan mengenai apakah ini merupakan langkah untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan atau tidak, kami telah melakukannya untuk kepentingan negara. Silakan saja jika kader-kader yang sudah diberikan itu ingin digunakan kembali atau tidak digunakan sama sekali, bagi PDI Perjuangan, ini tidak menjadi masalah." Menurutnya, keputusan ini merujuk pada amanat yang dihasilkan dari kongres PDI Perjuangan. Kongres tersebut menegaskan kesiapan partainya untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga masa berakhir pemerintahan pada 20 Oktober 2024. "Kami mengamanatkan untuk mengawal pemerintahan hingga 2024. Dengan mengikuti ketentuan konstitusi kami, kami menerima perubahan yang terjadi, termasuk perubahan menteri seperti Yasonna Laoly dan/atau Arifin Tasrif," katanya. Selanjutnya, Said menekankan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait penggantian menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. "Kami sepenuhnya menerima pergantian tersebut," tuturnya tegas. Dia juga menganggap bahwa keputusan presiden untuk merombak kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. "Dalam pengelolaan pemerintahan, kami diatur oleh konstitusi. Jadi, pergantian menteri yang dilakukan oleh presiden adalah hak sepenuhnya," jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan perombakan kabinet dengan melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, Supratman Andi Agtas diangkat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, Rosan Roeslani terpilih sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pelantikan juga mencakup Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Dadan Hindayana yang menduduki posisi Kepala Badan Gizi Nasional. ANTARA