JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melaksanakan pelantikan sejumlah pejabat tinggi baru, termasuk menteri-menteri, wakil menteri, serta pemimpin lembaga pemerintah, dalam sebuah acara yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin. Acara pelantikan ini menjadi momen penting untuk meresmikan pengangkatan mereka yang akan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Pejabat-pejabat yang dilantik tersebut mencakup: 1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 2. Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, 3. Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 4. Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, 5. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, 6. Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, 7. Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat baru mengucapkan sumpah jabatan yang diambil di bawah bimbingan Presiden Jokowi, "Atas nama Tuhan, saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan semua hukum yang berlaku demi pengabdian dan pelayanan kepada bangsa dan negara." Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, menjelaskan bahwa pengangkatan pejabat baru ini diharapkan dapat mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif. Berikut ini adalah profil para menteri, wakil menteri, dan pemimpin lembaga yang baru dilantik: **Bahlil Lahadalia** Lahir di Banda, Maluku, pada tanggal 7 Agustus 1976, Bahlil Lahadalia diambil sumpahnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kemudian Menteri Investasi. Pengalaman bisnisnya termasuk sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019. Gelar sarjana diperoleh dari Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbay di Jayapura. Di bawah kepemimpinannya, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun (sekitar US$91,12 miliar). **Rosan Roeslani** Seorang pebisnis terkemuka, Roeslani menyelesaikan studi sarjana ganda di Oklahoma State University pada tahun 1992 dan meraih gelar magister di Universitas Antwerp, Belgia, pada tahun 1995. Sebelum menjadi Menteri Investasi, ia merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dari 2015 hingga 2021 dan diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2021. Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1968, dirinya juga menjadi pemimpin tim kampanye nasional untuk Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024. **Supratman Andi Agtas** Agtas, seorang politikus dari Partai Gerindra, sebelumnya bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Pendidikan hukum ditempuh di dua universitas di Makassar. Karir politiknya dimulai sebagai anggota DPR, di mana ia menjabat di dua komisi selama dua periode. **Angga Raka Prabowo** Pelantikan Angga Raka Prabowo menandai peningkatan jumlah wakil menteri dalam bidang komunikasi dan informatika. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Komunikasi dan Direktur Media Kampanye untuk tim nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. **Dadan Hindayana** Hindayana, yang dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, adalah seorang dosen di program pascasarjana entomologi. Ia memiliki pendidikan tinggi dari IPB University dan pernah melanjutkan studi di Jerman. Dengan kedudukan ini, dia diharapkan dapat menangani isu-isu penting terkait nutrisi di tanah air. **Hasan Nasbi** Nasbi adalah seorang pengamat politik dan pendiri lembaga survei Cyrus Network. Sebelum diangkat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, Nasbi terlibat dalam tim tugas sinkronisasi untuk pemerintahan Prabowo Subianto. **Taruna Ikrar** Taruna Ikrar, dokter spesialis yang baru dilantik sebagai Kepala BPOM, memiliki latar belakang pendidikan di beberapa universitas terkemuka, dengan spesialisasi di bidang kardiovaskular. Pelantikan pejabat-pejabat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan dan memajukan negara. ANTARA