JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ekonom senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai bahwa akan ada kemungkinan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Perubahan ini, yang dikenal dengan sebutan *APBN-P* (Perubahan), diperkirakan akan berlangsung selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. Menurut Deni, perubahan anggaran semacam ini adalah hal yang lumrah, terutama saat terjadi transisi kepemimpinan. Ia memberikan contoh bahwa serupa juga terjadi pada era pemerintahan sebelumnya. "Kemungkinan besar akan ada *APBN-P*. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, terutama mengingat kondisi pemerintahan saat ini," jelas Deni dalam acara media briefing yang diadakan oleh CSIS mengenai Rancangan APBN 2025 di Jakarta, pada hari Senin. Lebih lanjut, Deni menyatakan bahwa keputusan mengenai adanya atau tidaknya *APBN-P* tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro yang akan terjadi pada tahun itu. Ia menekankan pentingnya juga untuk memperhitungkan keadaan geopolitik yang dapat berimbas pada ekonomi domestik. "Kita bisa saja menghadapi situasi tak terduga, seperti konflik antara Iran dan Israel atau situasi di Rusia, yang dapat mengakibatkan lonjakan harga minyak. Fluktuasi nilai *rupiah* dan harga minyak akan mempengaruhi semua asumsi makro," ujarnya. Deni juga mengingatkan bahwa salah satu aspek yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya pelebaran defisit. Menurutnya, jika terjadi perubahan pada sasaran defisit di tengah tahun, itu akan membawa risiko besar bagi pemerintahan yang baru. Senada dengan pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menambahkan bahwa di masa mendatang, perubahan *APBN-P* memang memungkinkan. Namun, ia menekankan bahwa setiap penyesuaian yang dilakukan perlu mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada. "Semua ini tergantung pada situasi yang ada. Sebagai contoh, nilai tukar *rupiah* saat ini dipatok pada Rp16.100. Jika nantinya nilai tukar mencapai Rp16.500, maka penyesuaian tentunya diperlukan. Demikian pula dengan harga minyak dunia dan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat berubah, mengharuskan adanya evaluasi dan penyesuaian," ungkap Yose. Dalam pidato yang disampaikan terkait Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan target nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.100 per dolar AS. Selain itu, beliau juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dengan defisit anggaran yang ditetapkan sebesar 2,53 persen. ANTARA