JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengundang lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) baik nasional maupun internasional untuk berpartisipasi dalam forum High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, mengungkapkan bahwa undangan tersebut mencakup berbagai CSO seperti Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Migrant Care, Wahana Visi Indonesia (WVI), United Cities for Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan lainnya yang berfokus pada upaya pembangunan nasional serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya melibatkan CSO, Bappenas juga mengajak aktor non-pemerintah lainnya, yang mencakup akademisi, sektor privat, komunitas filantropi, lembaga *think-tank*, dan institusi internasional. Menurut Bogat, peran CSO dan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah sangat vital dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, maupun dalam konteks global. Bogat juga menekankan bahwa CSO memiliki tanggung jawab untuk mendorong sistem *check and balances* dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat yang luas diharapkan dapat meningkatkan kualitas program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh dan mendorong partisipasi bermakna dan konstruktif. Sebagai ilustrasi, inisiatif Open Government Indonesia (OGI) yang diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas telah menjadi platform yang efektif dalam kolaborasi dengan 18 CSO guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan program-program pembangunan. Bogat mengungkapkan, beberapa komitmen Indonesia dalam *Open Government Partnership* telah diakui di tingkat internasional. Di antaranya adalah kerjasama antara LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) dalam pengembangan portal keterbukaan informasi terkait pengadaan barang dan jasa publik serta kolaborasi antara BPHN Kemenkumham (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan IJRS mengenai perluasan bantuan hukum untuk individu dan kelompok rentan. Lebih lanjut, Bogat menyatakan bahwa kontribusi dan peran CSO dalam pembangunan sangat signifikan, mencerminkan tanggung jawab bersama yang diemban oleh setiap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam menuju HLF-MSP 2024, Bappenas juga mengundang CSO dari berbagai belahan dunia untuk menghadiri forum tersebut. Indonesia akan menyelenggarakan HLF-MSP 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali dengan tema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change.” Forum internasional ini akan melibatkan sekitar seribu peserta yang terdiri dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, serta pejabat pemerintah setingkat menteri, bank pembangunan multilateral, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi. Pembukaan forum ini akan dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Luar Negeri, yang juga akan mengadakan Indonesia-Africa Forum II. Dalam HLF-MSP 2024, fokus utama Indonesia adalah tiga isu global, yaitu *Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy*, serta *Advancing Development through Innovative Financing*. Penyelenggaraan forum internasional ini diharapkan dapat menumbuhkan diskusi yang menghasilkan solusi dan aksi kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan global. Tantangan tersebut termasuk krisis planetari *triple* (perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, serta polusi) yang menghalangi pencapaian target dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2030, serta kesenjangan pembangunan yang melebar antara negara-negara Selatan dan Utara. Di samping itu, tantangan lain yang perlu diatasi adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap kerjasama multilateral (*trust deficit*) dan pengurangan solidaritas di antara negara-negara Selatan. Dalam upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia berambisi menjadi aktor utama dalam perdagangan dan investasi global, serta meningkatkan peran diplomasi di tingkat regional dan internasional. Kementerian PPN/Bappenas menilai bahwa jaringan kerja sama antara negara-negara Selatan harus diperkuat melalui dialog yang terbuka, intensif, dan setara dengan semua pemangku kepentingan serta aktor pembangunan lainnya. ANTARA