JAKARTA –
**Borneonews - Istambul**, Pemerintah Palestina telah memulai serangkaian komunikasi baik di tingkat regional maupun internasional dengan tujuan memastikan keberhasilan kunjungan yang telah lama dinantikan oleh Presiden Mahmoud Abbas ke Jalur Gaza. Kunjungan ini direncanakan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina, yang saat ini tengah menghadapi situasi yang diungkapkan oleh Abbas sebagai *"perang genosida"*. Dalam persiapan kunjungan tersebut, tim kepemimpinan Palestina melakukan langkah-langkah diplomatik yang mencakup penghubungan dengan berbagai entitas, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), anggota Dewan Keamanan PBB, serta negara-negara Arab dan Islam. Selain itu, Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menjadi bagian dari komunikasi yang dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa. Pimpinan Palestina juga telah menjalin komunikasi dengan Uni Eropa, Uni Afrika, serta kekuatan global lainnya yang memiliki pengaruh signifikan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan dan dukungan yang luas bagi inisiatif ini. Sebagai bagian dari proses tersebut, Israel juga telah diinformasikan mengenai agenda kunjungan ini. Kunjungan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi yang semakin memburuk di Gaza, yang telah menjadi sasaran serangan selama 11 bulan terakhir. Pada 15 Agustus, saat menyampaikan pidato di parlemen Turki, Abbas menegaskan komitmennya bersama seluruh pimpinan Palestina untuk melakukan kunjungan ini ke wilayah yang sedang dilanda konflik. Dalam konteks ini, kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk menegaskan kembali tanggung jawab penuh Negara Palestina serta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) atas seluruh wilayah Palestina, dan untuk memperkuat upaya dalam memulihkan persatuan nasional. Sejak dimulainya konflik, diskusi mengenai tata kelola Gaza pascakonflik telah menjadi topik utama. Pertemuan antara pejabat dari Amerika Serikat dan Israel juga menyoroti isu ini. Berbagai proposal telah diajukan, salah satunya berkaitan dengan kemungkinan pembentukan pemerintahan internasional di Gaza. Namun, pejabat Israel menunjukkan sikap menolak terhadap ide agar Otoritas Palestina mengambil alih kontrol atas Jalur Gaza. Di tengah situasi ini, Israel menghadapi berbagai kecaman dari masyarakat internasional akibat serangan brutal yang dilakukannya di Gaza sejak serangan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 40.100 korban jiwa, sebagian besar dari kalangan wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 92.500 orang, menurut laporan dari otoritas kesehatan setempat. Lebih dari sepuluh bulan setelah serangan tersebut, banyak wilayah di Gaza mengalami kehancuran yang parah, sementara akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan sangat terbatas akibat blokade yang diberlakukan. Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan agar Israel segera menghentikan operasi militernya di Rafah, di mana banyak warga Palestina mencari perlindungan sebelum terjadi serangan pada 6 Mei. ANTARA