JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Hamas telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan intensitas serangan militer di Jalur Gaza. Mereka menuduh Israel berusaha memperkuat posisinya dalam negosiasi terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang saat ini tengah berlangsung. Sebuah laporan dari situs berita Israel, Walla, yang mengutip sumber politik anonim mencatat bahwa kabinet keamanan Israel telah menginstruksikan militer untuk memperkuat operasi mereka di Gaza. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menguatkan negosiasi yang sedang berjalan. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait keputusan tersebut. Izzat al-Rishq, salah satu anggota biro politik Hamas, menyatakan bahwa keputusan untuk memasuki fase baru dari operasi militer ini mencerminkan pendekatan yang agresif dan fasis terhadap rakyat Palestina. Ia menyerukan perhatian lebih pada tindakan brutal yang mengincar warga sipil yang tidak berdaya. Dalam pernyataannya, al-Rishq juga menyoroti tanggung jawab komunitas internasional, terutama pemerintah Amerika Serikat, atas sikap mereka yang terkesan diam dan gagal menghentikan apa yang disebutnya sebagai genosida yang sedang berlangsung. Dalam beberapa hari terakhir, operasi militer Israel di Gaza, terutama di wilayah selatan, telah meningkat dan mengakibatkan banyak kehilangan nyawa serta kerusakan besar. Hamas mencatat bahwa Benjamin Netanyahu, kepala otoritas Israel, telah menetapkan syarat baru dalam proposal gencatan senjata dan pertukaran sandera yang sedang dibahas di Doha pada pertengahan bulan ini. Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat ini bertujuan untuk menghalangi penyelesaian perjanjian tersebut. "Proposal baru yang diajukan sejalan dengan tuntutan Netanyahu, terutama penolakan terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Jalur Gaza, serta keberlanjutan pendudukan di beberapa lokasi," ungkap Hamas. Setelah serangkaian negosiasi di Doha, Hamas kembali menekankan bahwa Netanyahu menghalangi pencapaian kesepakatan dengan menetapkan banyak syarat baru, yang berdampak pada upaya mediasi dan memperpanjang durasi konflik. Mereka menegaskan komitmen mereka untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai pada 2 Juli yang didukung oleh Presiden AS Joe Biden dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Hamas juga meminta kepada para mediator agar memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendorong Israel untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ada. Kembali di Doha, pembicaraan mengenai gencatan senjata berakhir setelah upaya untuk menjembatani kesenjangan antara pihak Israel dan Hamas, yang dengan jelas mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Biden pada 31 Mei. Hingga saat ini, situasi di kawasan tersebut tetap tegang, dan perhatian masyarakat internasional terus tertuju pada perkembangan selanjutnya. ANTARA