JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan tanggapan mengenai isu yang beredar tentang pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat sebagai syarat dukungan bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, Heru mengungkapkan bahwa penyelesaian terkait dugaan pencatutan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Heru menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data KTP di DKI Jakarta. "Saya telah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, tiga hari lalu. Data tersebut tidak mengalami kebocoran dari pihak pemerintah," ujarnya. Saat diminta untuk memberikan penjelasan lebih rinci, Heru memilih untuk tidak memberikan komentar tambahan. Ia menyatakan bahwa permasalahan ini merupakan ranah yang harus ditangani oleh Bawaslu. Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengonfirmasi pernyataan yang disampaikan oleh Heru. Ia menegaskan bahwa di lembaganya tidak terdapat kebocoran data KTP. "Data tersebut dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Apabila terdapat kebocoran data, maka hal itu tentunya akan berdampak di seluruh wilayah, bukan hanya DKI Jakarta," tuturnya. Budi juga meminta agar pertanyaan terkait pencatutan NIK KTP disampaikan langsung kepada tim Dharma Pongrekun, yang lebih memahami bagaimana pencatutan tersebut dapat terjadi. Ia menambahkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak akan melakukan penyelidikan terkait isu ini. Sebelumnya, pasangan calon Dharma-Kun telah dinyatakan lolos pada tahap kedua verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024. Namun, banyak masyarakat yang mengeluhkan karena mereka merasa tidak memberikan dukungan, namun NIK mereka tercatat sebagai pendukung pasangan tersebut. ANTARA