JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menekankan pentingnya melakukan reformasi terhadap skema subsidi, baik dalam sektor energi maupun nonenergi, untuk memelihara ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurut Peneliti Senior CSIS, Deni Friawan, peningkatan alokasi anggaran subsidi dari tahun ke tahun justru menambah beban pada APBN dan cenderung tidak efektif dalam implementasinya. Ia berpendapat, "Subsidi akan terus menjadi beban. Jika kita tidak menyertainya dengan peningkatan penerimaan, maka beban tersebut akan semakin berat dan utang akan bertambah." Data dari CSIS menunjukkan alokasi subsidi serta kompensasi untuk energi pada tahun 2024 mencapai Rp334,8 triliun, sedangkan subsidi nonenergi sebesar Rp96,9 triliun. Untuk RAPBN 2025, pemerintah merencanakan anggaran subsidi total sebesar Rp309,05 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp204,5 triliun dan subsidi nonenergi sebanyak Rp104,5 triliun. Deni juga mengungkapkan bahwa subsidi energi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial. Ia menjelaskan bahwa banyaknya penyaluran subsidi pupuk dan alat pertanian justru disalahgunakan serta mengalir ke perkebunan besar, yang berdampak kurang efektif terhadap peningkatan produksi sektor pertanian. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar subsidi diarahkan kepada individu ketimbang barang, untuk memastikan target sasaran yang lebih tepat. "Memang pengurangan subsidi energi bisa menambah inflasi, namun pemerintah perlu seimbang antara menjaga inflasi dan defisit APBN serta kebutuhan lainnya," tambah Deni. Di sisi lain, Peneliti CSIS, Ardhi Wardhana, memproyeksikan bahwa total subsidi dan kompensasi untuk energi pada tahun depan kemungkinan akan meningkat tujuh persen dibandingkan tahun 2024, yang utamanya disebabkan oleh fluktuasi harga minyak global. Ia juga mengingatkan bahwa asumsi harga minyak Indonesia (*Indonesian crude price/ICP*) sebesar 82 dolar AS per barel dan kurs Rp16.100 per dolar AS dapat berkontribusi pada peningkatan kompensasi untuk BBM. "Karena itu, perlu ada kajian ulang atau bahkan reformasi lebih jauh terhadap subsidi, agar permasalahan dalam formulasi subsidi yang *volatile* dan masalah regresivitas yang disebabkan tidak tepat sasaran dapat teratasi," jelas Ardhi. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa anggaran untuk subsidi dan kompensasi dalam RAPBN 2025 direncanakan mencapai Rp525 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan melalui dua saluran, yaitu subsidi dan kompensasi energi serta subsidi untuk sektor nonenergi. ANTARA