JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta Barat**, Gelandangan kembali menjadi kelompok yang paling mendominasi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Jakarta Barat hingga bulan Juli tahun 2024. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa gelandangan, yang merupakan individu tanpa tempat tinggal tetap dan pekerjaan yang jelas, mengalami peningkatan jumlah dan menjadi perhatian utama dalam pengawasan sosial. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suprapto, menyampaikan bahwa sepanjang periode Januari hingga Juli 2024, pihaknya berhasil menjaring total 958 PPKS. Dari angka tersebut, gelandangan tercatat sebanyak 416 orang. Suprapto mengungkapkan, "Gelandangan terbanyak, 416 orang," saat berbicara di Jakarta pada hari Rabu. Rekapitulasi yang dilakukan oleh dinas sosial terkait layanan, perlindungan, dan pengendalian PPKS di Jakarta Barat menunjukkan gambaran yang jelas mengenai komposisi PPKS. Jenis PPKS lain yang terjaring mencakup individu dengan gangguan psikotik sebanyak 180 orang, serta 61 orang pengemis. Selain itu, terdapat pula kelompok pengamen yang mencapai 92 orang, sementara 'Pak Ogah' berjumlah 50 orang. Beberapa kelompok lain meliputi anak jalanan, joki, dan masih banyak lagi. Suprapto merinci proses penjangkauan PPKS yang dilakukan tiap bulan. Dalam laporan tersebut, bulan Januari mencatat 106 orang, diikuti Februari dengan 118, kemudian Maret sebanyak 190, April 99, Mei 110, dan Juni 105. Puncaknya terjadi pada bulan Juli, ketika jumlah PPKS yang terjaring mencapai 230 orang. Setelah proses penjangkauan, PPKS yang berhasil dijaring akan dibawa dan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya, di mana mereka akan menjalani pembinaan lebih lanjut. Suprapto menekankan pentingnya upaya rutin untuk menggelar penjangkauan pada titik-titik rawan, termasuk perempatan jalan dan lampu merah di delapan kecamatan di Jakarta Barat. "Ini merupakan langkah untuk menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum," imbuhnya. Selain itu, pada bulan Agustus 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat juga akan melaksanakan sidang tindak pidana ringan (*tipiring*) bagi PPKS yang terjaring lebih dari satu kali di wilayah ini. Tujuan dari sidang ini adalah untuk mengurangi jumlah PPKS di Jakarta Barat. Suprapto juga menyebutkan bahwa mayoritas PPKS yang terjaring sejak awal tahun 2024 berasal dari Jakarta. "Kebanyakan memang asal Jakarta, sekitar 60-70 persen dari Jakarta. Sedangkan sisanya, 30-40 persen berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan, dan Lampung," tuturnya dalam pernyataan yang diberikan pada hari Jumat, 19 April. ANTARA