JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid, mengungkapkan adanya tiga ruang lingkup utama yang akan menjadi perhatian pihaknya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Nusron menjelaskan bahwa dalam rapat Pansus Angket Haji yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, terdapat kesepakatan mengenai tiga fokus utama tersebut. Pertama-tama, Pansus akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam penyaluran kuota haji tambahan. Ia menegaskan bahwa kuota yang seharusnya dialokasikan untuk jamaah reguler, justru dipergunakan untuk jamaah haji khusus. Ruang lingkup kedua yang akan diteliti adalah manajemen operasional penyelenggaraan haji. Ini meliputi semua aspek penting, mulai dari proses rekrutmen sumber daya manusia, hingga penilaian terhadap layanan yang diberikan dan tingkat kepuasan jamaah haji. Selain itu, Pansus juga akan berfokus pada pembenahan sistem keuangan yang terkait dengan haji. Nusron menyatakan pentingnya pengelolaan sistem keuangan yang harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, serta mampu menjamin pengelolaan risiko dan mitigasi yang baik. Dalam upaya menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut, Nusron menyatakan bahwa Pansus Angket Haji pada pekan ini akan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk memberikan klarifikasi, terutama dari kalangan regulator penyelenggaraan haji. Sebelumnya, dalam pembentukan Pansus Angket Haji, Nusron Wahid ditunjuk sebagai ketua dan didampingi oleh tiga anggota lainnya yang bertindak sebagai wakil ketua, yakni Marwan Dasopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hanifah. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai bahwa terbentuknya Pansus ini merupakan sebuah langkah bersejarah, mengingat selama satu dekade terakhir tidak ada lagi pansus hak angket di DPR RI. Ia juga memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada Pansus Angket Haji untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai hasil pengawasannya. ANTARA