SURABAYA –
**Borneonews - Situbondo**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, yang terletak di Jawa Timur, baru-baru ini melaksanakan sosialisasi sambil meluncurkan pemetaan kerawanan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin. Dalam pemetaan kerawanan pilkada 2024, terdapat tujuh indikator yang diidentifikasi. Indikator-indikator tersebut meliputi ancaman bencana alam yang dapat mengganggu proses tahapan pemilihan, adanya intimidasi terhadap para penyelenggara pemilu, serta rekomendasi dari Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Ahmad Faridl Ma'ruf, menyampaikan kepada para wartawan di Situbondo bahwa tujuh indikator kerawanan ini merupakan hasil pemetaan berdasarkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan persiapan untuk Pemilu 2024. Dari tujuh kerawanan yang teridentifikasi, Faridl menekankan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi fokus pengawasan karena dianggap memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Tiga poin tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih, proses pemungutan suara, dan rekapitulasi suara. Faridl menegaskan bahwa ketiga poin ini berpotensi mengakibatkan pelanggaran, baik dalam ranah administrasi maupun dalam aspek lainnya. Dia juga mencatat bahwa keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai penghitungan suara ulang, adanya logistik surat suara yang tertukar, serta laporan mengenai politik uang dari tim sukses dapat menjadi faktor yang memengaruhi integritas pemilu. "Pemetaan kerawanan ini didasarkan pada temuan Bawaslu dan laporan yang kami terima dari seluruh komponen masyarakat, termasuk peserta yang sudah terdaftar sebagai temuan," jelas Faridl. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang bersifat preventif dalam rangka upaya pencegahan. Pemetaan kerawanan ini termasuk dalam kategori pengawasan preventif, yang bertujuan untuk mengurangi risiko atau potensi pelanggaran yang dapat terjadi di setiap tahapan pemilihan. Faridl menambahkan bahwa Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Ini termasuk pemerintah daerah, peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengurus partai politik, dan media. "Harapan kami adalah agar langkah-langkah ini dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir pelanggaran yang mungkin akan terjadi," tutupnya. Dengan pemetaan kerawanan ini, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan aman, damai, dan dalam suasana yang kondusif. ANTARA