JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa negosiasi untuk perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mencapai tahap akhir. Dalam pernyataannya, Bahlil menjelaskan bahwa meskipun proses ini hampir selesai, ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan kesiapan pihak Freeport dalam memenuhi berbagai syarat yang dibutuhkan. Menurut Bahlil, keterlambatan dalam proses ini sebagian besar disebabkan oleh pihak Freeport yang belum sepenuhnya menyelesaikan persyaratan yang telah ditetapkan. Dia mencatat bahwa negosiasi yang sedang berlangsung antara Freeport dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga belum mencapai kesepakatan final. "Ada kepatuhan yang belum terpenuhi, sehingga negosiasi yang dilakukan belum dapat diselesaikan secara tuntas," tuturnya. Bahlil menekankan agar masyarakat tidak hanya menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tetapi juga memperhatikan progres yang dilakukan oleh Freeport. "Jangan hanya tanya pemerintah terus; tanyakan juga kepada Freeport mengenai alasan di balik keterlambatan dalam menyelesaikan persyaratan dan negosiasi," jelasnya. Sebelumnya, saat menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil telah menjamin bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan terbit sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan pentingnya penyelesaian perpanjangan ini, mengingat bahwa izin tersebut akan berakhir pada tahun 2041. "Kalau tidak diperpanjang, lalu siapa yang akan mengelola?” tambahnya. Dengan partisipasi Indonesia yang telah memiliki 51 persen saham Freeport sejak tahun 2018—dengan rincian 10 persen oleh BUMD Papua dan 41 persen oleh pemerintah pusat melalui MIND ID—Bahlil menyampaikan bahwa dalam perpanjangan IUPK, Indonesia akan mendapatkan tambahan saham sebesar 10 persen. Ini berarti total kepemilikan saham Indonesia di Freeport akan mencapai 61 persen. Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari Freeport, pada tahun 2024, pemerintah akan mencapai titik *break-even* dari investasi yang dilakukan untuk membeli saham Freeport sebesar 51 persen. "Kami berharap pada 2024, dari laporan yang diterima, uang yang kami gunakan untuk membeli itu sudah kembali modal, sehingga kami bisa meraih keuntungan," ujarnya. Kembali ke isu perpanjangan IUPK, Bahlil juga memberikan perhatian pada pentingnya hilirisasi sumber daya tambang yang dikelola Freeport. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pemrosesan, yaitu *smelter*, yang sedang dibangun oleh PT Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur. "Berdasarkan keputusan kami pada tahun 2021, kami telah memaksa pembangunan *smelter* agar segera terlaksana. Saat ini, nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar dolar AS," ujar Bahlil. Di sisi lain, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa *smelter* PT Freeport dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga setiap tahunnya. Bila digabung dengan *smelter* yang dioperasikan oleh PT Smelting, total kapasitas pemurnian bisa mencapai 3 juta ton per tahun. Smelter tersebut diprediksi dapat menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak setiap tahunnya. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA