JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengungkapkan bahwa dua kapal penjaga pantai Filipina memasuki perairan Laut China Selatan tanpa izin, yang berpotensi menyebabkan terjadinya insiden. Dalam sebuah konferensi pers di Beijing, ia menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus, kedua kapal tersebut telah menyusup ke wilayah yang berdekatan dengan Xianbin Jiao di Nansha Qundao. Mao Ning menambahkan bahwa kedua kapal Filipina tersebut mengabaikan peringatan dan larangan resmi dari penjaga pantai China. Ia menuduh bahwa kapal-kapal tersebut secara sengaja melakukan manuver berbahaya yang mengakibatkan tabrakan dengan kapal penjaga pantai China yang sedang menjalankan fungsi penegakan hukum. Sebelumnya, seorang juru bicara dari penjaga pantai China, Geng Yu, juga menyatakan bahwa kapal-kapal Filipina tersebut telah secara ilegal memasuki wilayah Xianbin Reef, yang dikenal juga sebagai Sabina Shoal atau Beting Sabina, di kepulauan Spratly. Wilayah ini adalah bagian dari perairan yang menjadi sengketa antara kedua negara di Laut China Selatan. Beting Sabina terletak sekitar 140 kilometer dari Pulau Palawan, Filipina, dan sekitar 900 kilometer dari Pulau Hainan, yang merupakan wilayah yang dikuasai China. Mao Ning menegaskan bahwa tanggung jawab atas insiden tabrakan sepenuhnya berada di pihak Filipina. Ia menambahkan bahwa penjaga pantai China telah beroperasi sesuai dengan hukum nasional dan internasional, dan tindakan yang diambil di lokasi kejadian dilakukan secara profesional dan terkontrol. Lebih lanjut, Mao Ning menyatakan bahwa Xianbin Jiao adalah bagian yang tak terpisahkan dari Nansha Qundao yang diklaim China. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian wilayah China dan tidak berpenghuni. Menurutnya, kedatangan kapal penjaga pantai Filipina bertujuan untuk mengirimkan pasokan ke kapal Filipina yang berada di laguna Xianbin Jiao dan untuk meningkatkan kehadiran mereka di lokasi tersebut. Mao Ning menganggap tindakan Filipina sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan China, serta mengklaim bahwa langkah tersebut mencederai Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration of Conduct* atau *DOC*), dan bertentangan dengan upaya menciptakan perdamaian serta stabilitas di wilayah tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa China menolak keras tindakan tersebut dan akan terus mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatan, hak, dan kepentingan maritimnya. Ironisnya, pada bulan Juli, China dan Filipina sempat mencapai kesepakatan sementara yang berhubungan dengan akses pasokan logistik untuk para pelaut Filipina di kapal yang dikaramkan, BRP Sierra Madre, yang berfungsi sebagai "markas terapung" di Ren'ai Jiao, disebut juga sebagai Beting Ayungin oleh Filipina. Mao Ning menekankan bahwa China berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina melalui dialog dan konsultasi, serta berharap Filipina akan mematuhi kesepakatan yang telah dicapai. Ia juga menyerukan agar Filipina dapat menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk keadaan dan bekerja sama dengan China dalam mengendalikan situasi di perairan Laut China Selatan. Tanggapan dari pihak Filipina datang dari juru bicara penjaga pantai, Jay Tarriela, yang mengklaim bahwa tindakan kapal-kapal penjaga pantai China di dekat Beting Sabina telah mengakibatkan kerusakan pada dua kapal Filipina. Kapal BRP Engano, misalnya, mengalami kerusakan yang cukup parah dengan lubang berukuran 1,1 meter di sisi kanan setelah manuver berbahaya dari kapal China. Sementara itu, kapal BRP Bagacay mengalami dua kali tabrakan di sisi berbeda yang menyebabkan kerusakan struktural minor. Menurut Tarriela, meskipun demikian, awak kapal Filipina tidak mengalami cedera dan tetap melanjutkan misi mereka untuk memasok pulau-pulau yang dikendalikan oleh Filipina di gugusan Spratly. Pemerintah China menegaskan bahwa mereka memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan yang dikenal sebagai "Nanhai Zhudao," yang meliputi beberapa kepulauan dan area di Laut China Selatan. Sejak tahun 1999, Filipina telah menempatkan kapal BRP Sierra Madre di Ren'ai Jiao sebagai "markas terapung" untuk mendukung aktivitas penjaga pantai Filipina di wilayah tersebut. Laut China Selatan tetap menjadi salah satu fokus ketegangan di kawasan ini, dengan China mengklaim hampir seluruh wilayahnya. Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, juga mengklaim bagian dari wilayah tersebut. ANTARA