DENPASAR –
**Borneonews - Mangupura**, Pemerintah Kabupaten Badung di Bali telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar lebih dari Rp222,4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2024. Alokasi tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di empat kabupaten lain, yaitu Tabanan, Bangli, Jembrana, dan Klungkung. Sekretaris Badung, I Wayan Adi Arnawa, menjelaskan bahwa program ini sepenuhnya berdasarkan regulasi yang ada. Besarnya bantuan yang dialokasikan disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang cukup signifikan. “Program ini dicanangkan oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, dengan visi untuk berbagi sehingga pembangunan dan ekonomi dapat merata di seluruh Bali,” ungkap Arnawa di Mangupura pada Selasa. Bantuan yang DISalurkan ini berlandaskan usulan atau proposal dari kabupaten pemohon, yang mencerminkan komitmen Pemkab Badung dalam mendukung pemerintah daerah dan masyarakat di luar wilayahnya. Semua ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adi Arnawa menjelaskan bahwa perkiraan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2024 diprediksi mencapai Rp11 triliun, sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata. Diungkapkan bahwa sektor yang berkembang ini juga mendapat dukungan dari kabupaten atau pemerintah daerah lain di Bali. Oleh sebab itu, Badung merasa berkewajiban untuk berbagi hasil dari sektor pariwisata kepada pemerintah daerah serta masyarakat di luar Kabupaten Badung, baik dalam bentuk BKK maupun dana hibah. Selain itu, bantuan ini juga merupakan salah satu cara Pemkab Badung untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Program ini berfungsi untuk meringankan beban kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan berbagai karakteristik kebutuhan, termasuk untuk infrastruktur dan kebutuhan adat istiadat. "Meskipun kami memberikan bantuan cukup besar ke daerah lain, kami tetap memastikan bahwa program pembangunan di dalam daerah Badung adalah prioritas utama,” tambah Sekretaris Daerah Adi Arnawa. Menurut data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung, Kabupaten Tabanan menjadi penerima BKK terbesar, yaitu sebesar Rp114,2 miliar pada Induk APBD 2024. Bantuan ini akan digunakan untuk berbagai aktivitas perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan ruas Senganan-Pemanis di Kecamatan Penebel dengan anggaran Rp5,7 miliar dan jembatan ruas Leba-Poyan di Kecamatan Baturiti dengan nilai Rp7,7 miliar. Adapun sejumlah proyek rekonstruksi juga tengah dilaksanakan, seperti Jalan Penebel-Cepag di Kecamatan Penebel yang menelan biaya lebih dari Rp6,7 miliar, serta rekonstruksi Jalan Gadungan-Dalang Anyar di Kecamatan Selemadeg Timur senilai Rp9,5 miliar. Pemkab Tabanan juga berencana membangun sejumlah kantor dinas, antara lain Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Prokompim, Kantor BKPSDM, dan beberapa kantor lainnya. Selain Tabanan, Kabupaten Jembrana juga menerima BKK dari Badung dengan total alokasi sebesar Rp53,3 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemkab Jembrana memanfaatkan sebesar Rp28,5 miliar untuk peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten serta akses pariwisata. Sisa dana, yakni Rp25 miliar, akan digunakan untuk penataan gedung kesenian Ir. Soekarno. Sebanyak 14 ruas jalan akan diperbaiki dengan rincian antara lain Jalan Simpang Pangkung Jangu-Poh Santen dan Jalan Melaya-Blimbingsari. Kabupaten Bangli juga mendapatkan alokasi BKK, dengan nilai sebesar Rp45,2 miliar yang sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan, termasuk Jalan Bebalang-Taman Bali dan Jalan Jahem-Pembungan. Sementara itu, Kabupaten Klungkung, yang mendapatkan BKK sebesar Rp9,3 miliar, akan mengalokasikan bantuannya untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jungutbatu Nusa Penida dan proyek pengaspalan jalan padat karya di Banjar Pemenang, Desa Nyalian. Selain itu, ada rencana pembangunan jalan usaha tani subak abian bukit di Desa Nyalian dan pembangunan Kantor Desa Kutampi, Nusa Penida. Dengan alokasi BKK ini, diharapkan infrastruktur serta layanan publik di berbagai daerah di Bali dapat ditingkatkan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA