PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Barat (Kalbar), Manto Saidi, menekankan pentingnya langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat muncul selama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Prediksi menunjukkan bahwa risiko konflik dalam pilkada mendatang cukup signifikan. Manto menjelaskan, salah satu strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik tersebut adalah dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan meminimalisir ketegangan di tengah masyarakat. “Melalui kolaborasi dengan ormas, kami berharap bisa menciptakan suasana yang kondusif,” tandasnya di Pontianak pada hari Senin. Salah satu elemen yang turut meningkatkan kerentanan terhadap konflik pada saat pemilihan adalah hubungan emosional yang mendalam antara masyarakat dan calon kepala daerah yang mereka dukung. Kedekatan psikologis ini seringkali menjadi pendorong bagi masyarakat untuk lebih aktif secara emosional dalam mendukung calon tertentu, terutama jika calon tersebut memiliki latar belakang yang sama dengan mereka, baik dari segi daerah asal maupun pertemanan. “Hubungan psikologis ini dapat memicu reaksi emosional ketika terdapat peristiwa yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Jika situasi ini tidak dikelola dengan baik, potensi terjadinya konflik dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalbar,” ungkapnya. Oleh karena itu, Manto menekankan pentingnya peran aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi untuk tetap tenang dan berpikir rasional, meskipun dalam suasana kompetisi politik yang intens. Lebih lanjut, Manto juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilihan, terutama berkenaan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar. Perubahan dalam jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pun menjadi hal yang perlu diwaspadai, sebab hal ini dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Aspek lain yang perlu dicermati adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk memastikan hal ini, pihak Kesbangpol Kalbar bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) telah membentuk tim pemantau yang fokus pada menjaga netralitas ASN selama masa pemilihan. Dengan adanya kesiapsiagaan yang meningkat dan dukungan dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Kalbar optimis bahwa proses Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai dan demokratis. Hal ini diharapkan dapat mendukung terjaganya persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalimantan Barat. ANTARA